Sidang Sengketa Pilpres 14 Juni. Jabatan Ma’ruf Di 2 Bank Syari’ah Juga Disoal

Sidang Sengketa Pilpres 14 Juni. Jabatan Ma’ruf Di 2 Bank Syari’ah Juga Disoal

Faktanews.co.id.- Status jabatan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Ma’ruf Amin, di dua badan usaha milik negara (BUMN). Menjadi bukti tambahan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan sengketa hasil pemilu (PHPU), Senin (10/6).

Tim hukum Prabowo-Sandi yang juga diwakili oleh Denny Indrayana dan Iwan Satriawan tiba sekitar pukul 17.00 WIB.

Mereka langsung menyerahkan berkas perbaikan di meja layanan yang sudah disediakan di lobi utama gedung MK

Menurut Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, nama pasangan Joko Widodo (Jokowi) itu tercantum di laman situs Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah Status Ma’ruf sebagai seorang pejabat BUMN harusnya menyalahi persyaratan menjadi cawapres.

Dengan demikian, ada kemungkinan Ma’ruf yang berpasangan dengan Joko Widodo didiskualifikasi dari pilpres 2019.

“Nah, inilah yang menjadi mungkin salah satu yang paling menarik, Anda mau yang paling topnya kan yang paling menarik? This is one of the top issues,” kata Bambang.

Menurut mantan komisioner KPK ini, Undang-undang Pasal 227 huruf P Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). mewajibkan calon presiden atau calon wakil presiden yang menjabat jabatan tertentu di perusahaan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) undur diri sejak ditetapkan menjadi pasangan calon peserta pemilu.

“Seorang calon atau bakal calon dia harus menandatangani satu informasi atau keterangan di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan atau ketika akan mencalonkan,” kata Bambang di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Dalam bukti yang disertakan tim yang dibawa ke MK tersebut, Ma’ruf masih memiliki jabatan di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah saat menjadi calon wakil presiden hingga kini.

Menurut Bambang, penambahan bukti ini bisa menjadi argumen tambahan yang harus dipertimbangkan secara baik-baik oleh majelis hakim nantinya.

Dia menegaskan, pihaknya sudah berulang kali memastikan dan meyakini bahwa status Ma’ruf di dua BUMN itu adalah benar, dan merupakan suatu pelanggaran serius dalam kepesertaan pemilu.

Bambang menyatakan informasi jabatan Ma’ruf di BUMN itu ditemukan saat pihaknya sebagai kuasa hukum melakukan kajian. Padahal, lanjut Bambang, pada saat menandatangani dokumen di KPU, pada pasal 12 terdapat empat kolom yang salah satunya mempertanyakan status pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN.

“Kami hanya merumuskan fakta dan membangun argumentasi sesuai dengan apa yang seadanya dan kita harus korek karena kita adalah negara hukum, Nah, ternyata beliau tidak memberi contreng di situ, katanya belum. Kok sudah sampai sekarang belum juga?” kata Bambang menambahkan.

Sementara itu, MK akan menggelar sidang perdana terkait permohonan sengketa PHPU yang telah didaftarkan kubu Prabowo-Sandi pada Jumat (14/6). MK akan terlebih dahulu mencatat permohonan sengketa PHPU dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK) pada Selasa (11/6).

“Jadwalnya dalam hukum acara di MK sengketa pilpres sidang perdana harus dilaksanakan tujuh hari, kami jadwalkan 14 Juni,” kata Juru Bicara MK Fajar Laksono. (re.10.6/hay).

Komentar

comments

Tagged with