Sidang Paripurna Bahas Raperda Hak PNS Jadi Kepala Desa

Sidang Paripurna Bahas Raperda Hak PNS Jadi Kepala Desa

Faktanews.co.id.- (Banyuwangi)-Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hak Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, menjadi salah satu dari empat Raperda yang dibahas dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Kamis (02/05/2019).

Dalam acara rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Hj.Yusieni didampingi Ruliono,SH itu dibahas hak kepala desa yang menyandang status PNS.

Dalam Raperda Perubahan Kedua Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa itu, terdapat Pada pasal 4 mengenai ketentuan mengenai interval waktu pemilihan Kepala desa secara bergelombang di atur dengan peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga berbunyi, Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

“semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman dalam pembahasannya dan apa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi, “papar Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko, diakhir pembacaan nota pengantar Raperda.

Dalam acara itu juga dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko,S.Sos, Jajaran Kepala SKPD, Camat, Kepala Desa /Lurah se Banyuwangi.

Sementara itu, dalam rapat paripurna tersebut juga disampaikan nota tentang minuman beralkohol.

Perda perubahan Perda No. 12 tahun 2015 tentang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dalam materinya terdapat perubahan secara menyeluruh, yaitu menghapus ketentuan pengaturan minuman beralkohol golongan A karena minuman beralkohol golongan A menjadi kewenangan propinsi.(*Kin)

Komentar

comments