Sidang Dugaan Korupsi Pelepasan Aset PWU, Dahlan Iskan Tak Terlibat Pembuatan SOP

Faktanews.co.id.- Agus Dwiwarsono, SH, selaku Penasehat hukum terdakwa dugaan Korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Udaha (PWU) di Kediri dan Tulungagung, milik BUMD Pemerintah Jawa Timur, Dahlan Iskan meyakini keterangan kliennya pada sidang pemeriksaan terdakwa akan mematahkan semua isi dakwaan jaksa. Salah satunya soal kewajiban pengumuman pelepasan aset.

Dalam persoalan pelepasan aset kliennya Dahlan sendiri mengaku tidak begitu paham soal aturan di dalam BUMD. keharusan mendapat izin dewan untuk melepas aset

Dalam persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya sempat terjadi perdebatan, antara aturan yang tertuang dalam undang-undang perseroan terbatas (UU PT). Lantaran penjualannya dianggap jaksa menyalahi aturan, karena tidak sesuai standar operational procedure (SOP).

Tapi, Dahlan Iskan menjelaskan, bahwa yang menyusun draft SOP itu bukanlah dirinya, melainkan seorang pegawai senior PT PWU yakni Suhardi, yang juga menjabat sebagai direktur keuangan.

“Pegawai senior yang juga direktur keuangan yang menyodorkan agar saya untuk melakukan tanda tangan. Katanya sudah SOP, jadi iya ditanda tangani,” jelas Dahlan Iskan.

Dahlan Iskan yang juga mantan menteri BUMN di era persiden SBY l juga menjelaskan saat itu dirinya tidak melibatkan diri berkaitan pembuatan SOP, karena tidak begitu paham aturan di BUMD.

Yang membuat SOP adalah seorang pegawai senior PT PWU, Suhardi, saat itu menjabat direktur keuangan.

“Makanya saya minta didampingi sama pegawai senior yang paham birokrasi,” ungkap kuasa hukum Dahlan Iskan, Agus Dwiwarsono.

Agus juga menyatakan, dalam pasal 11 ayat 4 dan 5 anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART) perseroan, serta pasal 88 Undang-undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa kewajiban mengumumkan pengalihan harta kekayaan berlaku untuk sebagian besar atau keseluruhan harta,” kata penasehat hukum Dahlan Iskan, Agus Dwiwarsono, Selasa (4/4).

“Tadi juga sudah saya tanyakan ke Pak Dahlan, apakah aset di Tulungagung dan Kediri itu termasuk kategori sebagian besar atau keseluruhan harta kekayaan? Ternyata itu kan hanya sebagian kecil. Jadi bukan kewajiban direksi,” ujar Agus.

Namun, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Trimo mengatakan, apa yang disampaikan Dahlan Iskan merupakan haknya yang berangkutan selau terdakwa, Namun, yang perludipahami, bahwa pelepasan aset itu terjadi sebelum ada proses lelang.

“Yang jelas, saat dilakukan pelepasan aset PT PWU itu sudah ada pertemuan terlebih dahulu antara Sam Santoso dengan Dahlan Iskan. Setelah itu baru dilakukan proses lelang,” ungkap Trimo. (me/ham).

Komentar

comments

Tagged with