Sempat Dibatalkan MA, Presiden Jokowi Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Faktanews.co.id.– Sempat Dibatalkan Mahkamah Agung,  terhitung 1 Juli 2020, iuran BPJS Kesehatan akan naik hampir 100 persen untuk Kelas I dan Kelas II.

Khusus Kelas III, kenaikan berlaku secara bertahap, dan pemerintah berjanji akan memberikan subsidi bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Kenaikan tersebut mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 5 Mei 2020.

Seperti diketahui, akhir tahun lalu, Jokowi juga sempat menaikkan tarif iuran BPJS kesehatan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan tarif baru menyusul MA mengabulkan gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang meminta Perpres 75/2019 dibatalkan.

Kini,  dengan adanya perpres baru ini, praktis pembatalan kenaikan iuran BPJS hanya berlangsung efektif per Mei-Juni 2020.

Setelahnya atau terhitung 1 Juli 2020 BPJS kembali naik.

Berikut ini Iuran BPJS Kesehatan versi lama dan terbaru:

Januari – Maret 2020 (Menggunakan Perpres 75 Tahun 2019)

Kelas I Rp 160.000 per bulan

Kelas II Rp 110.000 per bulan

Kelas III Rp 42.000 per bulan

April – Juni 2020 (karena adanya gugatan elemen masyarakat kenaikan dibatalkan MA dan kembali ke Perpres 82 Tahun 2018)

Kelas I Rp 80.000 per bulan

Kelas II Rp 51.000 per bulan

Kelas III Rp 25.500 per bulan.

Juli 2020 dan seterusnya kembali dinaikan. (Mengacu Perpres Nomor 64 Tahun 2020).

Kelas I Rp 150.000 per bulan

Kelas II Rp 100.000 per bulan

Kelas III Rp 42.000*

*Catatan:

1. Peserta Kelas III pada Juli-Desember 2020 tetap membayar Rp 25.500, pemerintah memberikan subsidi iuran Rp 16.500.

2. Peserta Kelas III mulai Januari 2021 akan membayar Rp 35.000, pemerintah memangkas subsidi iuran menjadi Rp 7.000.

Terkait kenaikan kembali BPJS ini menjadi bahan keberatan dan kritik warga.

“Jangan begitu lah pemerintah kan sudah dibatalkan MA, sebentar dipatuhi sebentar lalu Presiden buat Perpres baru agar tetap naik bulan mulai Juli nanti, ini juga tidak baik saat kita rakyat sedang susah kerja karena virus Corona,”kata ham 52 tahun mengkritik sikap pemerintah.

Kenaikan BPJS juga ramai kritik dari masyarakat Dalam berbagai komentar melalui medsos terhadap Pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan, keputusan ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan operasional BPJS Kesehatan.

“Sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, ini untuk menjaga keberlanjutan BPJS kesehatan,” katanya usai rapat terbatas dengan presiden Jokowi melalui teleconfers (13/5/2020).(*hay).

Komentar

comments