Satgas KPK Awasi Empat Titik Rawan Korupsi Dana Covid-19 Sekitar Rp 460 Triliun

Faktanews.co.id.- Ada empat pos yang dianggap rawan terjadi korupsi dalam upaya penanganan virus Corona (covid-19) dalam hal ini KPK juga melakukan upaya pencegahan.

“Pertama pengadaan barang/jasa. Rawan terjadi kolusi, mark up harga, kick back, konflik kepentingan dan kecurangan,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati di Jakarta, Kamis, (30/4/2020).

Guna mencegah korupsi, KPK mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ini sebagai rambu-rambu agar tidak terjadi unsur pidana.

Pelaksanaan anggaran dan PBJ bisa mengedepankan harga terbaik.

Pos kedua yang dinilak rawan terjadi korupsi  yakni filantropi atau pihak ketiga. Potensi kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan penyelewengan bantuan.

Refocusing dan realokasi anggaran covid-19 untuk APBN dan APBD juga dinilai sebagai salah satu pos yang rawan korupsi. Ipi mengatakan titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran.

“Langkah KPK yaitu monitoring, memberikan rekomendasi dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemda dalam melakukan refocusing atau realokasi anggaran penanganan covid-19,” ujar Ipi.

Pos keempat yang berpotensi terjadi rasuah yaitu penyelenggaraan bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah.

Sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan KPK telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi penggunaan anggaran penanggulangan virus corona (covid-19).

“Kita juga kami tahu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mungkin sangat memahami KPK hanya berada di Kota Jakarta, tapi kami membentangkan 34 provinsi dengan mengedepankan sembilan Korwil (koordinator wilayah-red), baik itu pencegahan maupun penindakan,” ujar Firli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Firli mengakui KPK tidak bisa menjangkau seluruh program penanganan Corona di 542 kabupaten atau kota di 34 provinsi.

Firli mengatakan sekitar Rp 405,1 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk menangani pandemi Covid-19.

Anggaran tersebut, kata dia harus benar-benar untuk menjalankan empat program.

Antara lain kesehatan dengan jumlah Rp.75 triliun, dukungan industri sebesar Rp70 triliun, social safety net Rp 110 triliun dan pembiayaan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun.

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menangani Pandemi Covid-19 sebesar Rp 56,7 triliun.

“Tentu ini lah menjadi perhatian kami dari KPK untuk itu kami coba memetakan di mana saja titik rawan terjadinya korupsi,”terangnya.(sic/hay).

Komentar

comments

Tagged with