Saksi Ahli Konflik Untag Banyuwangi, Yang Menguasai Bukan Berarti Pemilik

Faktanews.co.id-(Banyuwangi)- “kita harus perjelas siapa pendiri lembaga pendidikan 17 Agustus dengan bukti-bukti otentik, apakah pernah diberikan kepada kelompok atau lembaga yang lain dengan secara sah,” kata Dr. Hariyono SH. M.CL Saksi ahli dalam sidang gugatan intervensi Yayasan Pendidikan Nasional (Yapenas) 17 Agustus 1945 Banyuwangi kepada Perkumpulan Pendidikan Nasional (Perpenas), kubu Sughartoyo dan Kubu Waridjan, (19/10). di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Hal ini disampaikan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dua periode tersebut dalam menjawab pertanyaan terkait siapa yang berhak mengelola 16 unit lembaga pendidikan berlabel 17 Agustus 1945 Banyuwangi dari TK, hingga perguruan Tinggi (UNTAG) Banyuwangi.

Dalam sidang yang dimulai sejak pukul 8.30 pagi tadi kehadiran lulusan pasca sarjana (s2) dari salah satu perguruan tinggi bergengsi di Amerika serikat (Harvad University) itu benar-benar digunakan kesempatan meminta kesaksian dan pendapat dari mereka yang berseteru.

Dr,Hariyono SH.M.CL

Dr,Hariyono SH.M.CL.(tengah).

Baik dari kuasa hukum Perpenas Waridjan yang di hadiri Ir, Wahyudi SH. dan Zainuri SH. maupun kuasa hukum Perpenas kubu Sugihartoyo, Badawi SH. serta Penggugat intervensi (Yapenas) Misnadi SH.MH dan Iqbal SH. berupaya menggali berbagai pendapat tentang siapa Pemilik dan yang berhak mengelola pendidikan 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

“kalaupun sekarang ada yang mengelola atau menguasai tapi itu bukan berarti pemiliknya, atau dijadikan dasar bahwa itu yang memiliki, Ibarat rumah pemilik akte pendirian seperti Sertifikat sebagai pemilik rumahnya,” paparnya.

Ditanya terkait pihak Yapenas yang diketuai Waridjan berdasar akta no 11  dan dia (Waridjan) membubarkan Yapenas tersebut selanjutnya di tindaklanjuti oleh Waridjan juga untuk menyerahkan aset Yapenas kepada Perkumpulan Pendidikan Nasional (Perpenas) 17 Agustus 1945.yang sebelumnya dia (Waridjan) dirikan dan saat itu juga dia (Waridjan) selaku ketua.

Hariyono yang juga mantan Aktivis mahasiswa GMNI itu menjelaskan, hal itu tidak bisa dibenarkan dalam hukum, pembubaran dilakukan oleh orang yang sama untuk dijadikan dasar penyerahan dan diterima oleh orang yang sama hanya berganti lembaga.

“saya katakan itu tidak boleh, dan tidak bisa dibenarkan, karena penyerahan dilakukan oleh yang tidak berhak maka secara hukum penyerahan itu batal dengan sendirinya,” kata laki-laki energik kelahiran tahun 1948 itu.

Apalagi dalam konteks keabsahannya sebenarnya akte no 11 Yapenas yang digunakan Waridjan saat itu sudah tidak berlaku karena oleh pengurus yang terbentuk sebagai konsekwensi periode kepengurusan sudah berubah menjadi akte no 9 yang diketuai AS.Yono.

“Dasarnya Waridjan menggunakan Akte yang sudah tidak berlaku,” jelasnya.

Hariyono juga memberi pendapat ketika Badawi SH Kuasa hukum Perpenas Kubu Sugihartoyo, memaparkan terkait perubahan akte yang dilakukan oleh Waridjan dari akte no.9 menjadi akte no 1. waktu itu dilakukan karena pendiri atau sebagian pengurus tidak ada (meninggal dunia) dan AS Yono telah diberhentikan dari Yapenas.

“itu juga tidak bisa dijadikan dasar karena Akte yang digunakan sebenarnya sudah tidak berlaku, kalau AS Yono diberhentikan mestinya juga harus didaftarkan dulu akte pemberhentiannya,” jelasnya.

Didepan majelis yang diketuai Putu Endru Sonata SH.MH dengan anggota hakim Heru Setiadi dan Wahyu Widodo SH.MH. mantan Dosen Airlangga tersebut, menjawab pertanyaan Kuasa hukum Kubu Waridjan, Ir Wahyudi SH. terkait pengelolaan pendidikan 17 Agustus oleh Perpenas sudah mendapatkan SK. Menkumham. sementara Yapenas sebagai pendiri ataupun pengelola tidak pernah mengajukan gugatan terhadap Perpenas.

“Sk Menkumham dasarnya akte notaris. akte yang dibuat notaris berdasarkan keterangan sepihak yang mengajukan untuk keperluan yang mendaftar, jadi yang mendaftar bukan pihak, disisi lain Yapenas sudah dikuatkan keputusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apakah Yapenas (yang diketuai AS.Yono) yang mempunyai hak atas dasar Putusan MA apakah pernah menyerahkan kepada pihak lain (Perpenas),” jelas Haryono balik bertanya (19/10).

Sementara itu ketika ditanya oleh anggota Majelis Hakim Wahyu Widodo, dengan adanya Yapenas Waridjan berdasarkan akte no. 11 merubah menjadi akte no 1 yang dketuai Waridjan dan Yapenas yang diketuai AS Yono berdasar akte no 11 berubah menjadi akte no.9 siapa yang berhak atas aset dan pengelolaan lembaga 17 agustus 1945?.

Hariyono kembali mempertegas yang berhak adalah Yapenas yang diketuai AS Yono, sesuai keputusan MA tahun 1999 yang kini diketua Misnadi SH.MH.

“karena akte no 9 diakui berdasar keputusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apalagi seluruh unit- unit lembaga pendidikan 17 Agustus 1945 Banyuwangi hingga kini masih tercatat pendiriannya atas nama Yapenas,” jelasnya.

“Trus kalau semuanya yang berhak adalah Yapenas, untuk apa Perpenas kubu Waridjan dan Kubu Sugihartoyo Konflik hingga sekarang,” celetuk An pengunjung sidang.(kin).

Komentar

comments

Tagged with