Putusan MA Memenangkan Rachmawati, MK Punya Kewenangan Uji Materi Pemilu

Faktanews.co.id.–Direktur Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (Lasina) Tohadi berpendapat putusan MA terkait dikabulkannya gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan yang baru diunggah ke laman MA pada 3 Juli 2020 atau baru beberapa hari yang lalu tidak memiliki implikasi yuridis (hukum) terhadap Jokowi- Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 dan sebagai presiden 2019-2024.

“Putusan MA tersebut tidak memiliki implikasi yuridis pada ketidakabsahan paslon (pasangan calon) presiden dan wakil presiden terpilih,” kata Tohadi, melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Rabu (8/7).

Menurut Pengajar tata negara Universitas Pamulang dan Universitas Presiden (President University) itu, putusan MA tersebut tidak berlaku surut dan diberlakukan pada peristiwa hukum sebelumnya.

Seperti diketahui, Rachmawati Soekarnoputri dkk diputuskan menang melawan KPU di MA terkait Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Gugatan ini didaftarkan pada 14 mei 2019, sementara putusan KPU tentang pemenang pilpres adalah Joko Widodo-Maruf Amin ditetapkan pada 21 Mei 2019, dan penetapan paslon presiden dan wapres terpilih dilakukan pada tanggal 30 Juni 2019 dan sudah dilantik di gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019) lalu.

Sedangkan Ketua Majelis Supandi baru memutuskan pada 28 Oktober 2019 lalu dan dipublikasikan (diunggah) pada pekan ini atau 3 Juli 2020 atau baru beberapa hari yang lalu.

Sementara itu, pada putusan tersebut MA menyebutkan bahwa pasal dalam PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang tentang Pemilihan Umum.

Hal ini menurut Tohadi norma hukum dalam Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 yang dinyatakan oleh Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu adalah merupakan tafsir konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-XII/2014 tanggal 3 Juli 2014 atas ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.

“Berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, lanjut dia, maka norma hukum yang ada Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 adalah konstitusional.

Tohadi menjelaskan, memang ada perbedaan penafsiran antara MK dengan MA dalam memahami dan menafsirkan ketentuan mengenai “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

Namun MK menafsirkan jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua.

Sedangkan MA dalam Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 menafsirkan norma hukum sebagaimana Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 berlaku untuk segala kondisi, termasuk dalam hal Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

Dalam hal ini, Tohadi menjelaskan lembaga negara yang menurut konstitusi diberikan kewenangan atributif untuk melakukan penafsiran atas konstitusi (the interpreter of constitution) maupun pengawal konstitusi (the guardian of constitution) MK sehingga sepanjang berkaitan dengan tafsir konstitusional harus merujuk dan memegangi pendapat hukum MK.

Berikut bunyi putusan itu lengkap MA baru diunggah ke laman MA pada 3 Juli 2020 atau baru beberapa hari yang lalu berbunyi.

  1. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, 2. ASRIL HAMZAH TANJUNG, 3. DAHLIA, 4. RISTIYANTO, 5. MUHAMMAD SYAMSUL, 6. PUTUT TRIYADI WIBOWO, 6.EKO SANTJOJO, 7. HASBIL MUSTAQIM LUBIS untuk sebagian;
  2. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  3. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. Menyatakan Permohonan Para Pemohon untuk selebihnya tidak diterima;
  5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
  6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.000,00;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim- Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.(an/fa/hay).

Komentar

comments

Tagged with