Puan Maharani : Presiden Sudah Setuju Iuran BPJS Naik

Puan Maharani : Presiden Sudah Setuju Iuran BPJS Naik

Faktanews.co.id.– Iuran Layanan sosial kesehatan masyarakat yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per 1 September 2019 hampir dipastikan akan naik dari sebelumnya.

Informasi yang berkembang, rencana kenaikan tarif BPJS akan dilakukan pada awal 2020. Namun belakangan Menteri Puan menyebut bahwa kenaikan akan segera dilakukan 1 September 2019.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan jadwal kenaikannya.

“Sudah (pasti naik 1 September),” kata Puan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurut Puan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui kenaikan tersebut dan tinggal menunggu tanda tangan di PP tersebut.

Namun demikian, seperti dilansir Sumber.com, Menteri yang juga putri Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini belum  memberitahukan nilai kenaikan Iuran BPJS.

Kabar yang beredar iuran kesehatan yang dominan dimanfaatkan masyarakat miskin ini akan naik dua kali lipat dari sebelumnya.

Sementara itu, versi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Rujukannya ada pada hasil rapat dengan Komisi IX dan XI DPR RI.

Tarif iuran BPJS diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencapai Rp 160.000 per bulan per jiwa untuk kelas 1 peserta umum atau non PBI dengan demikian kenaikannya mencapai dua kali lipat dari sebelumnya Rp. 80.000.

Untuk kelas 2 dari Rp.51.000 naik menjadi Rp.110.000,- perbulan

Sedangkan kelas 3 baik PBI dan non PBI diusulkan menjadi Rp 42.000 per bulan per jiwa atau naik dua kali lipat dari sebelumnya Rp 23.000 dan non PBI sebesar Rp 25.500.

Namun menurut Puan, kenaikan iuran tidak akan membebani peserta PBI. Pasalnya, iuran tetap akan ditanggung oleh pemerintah.

“Yang bisa saya pastikan untuk PBI tetap ditanggung oleh negara sehingga memang masyarakat yang namanya terdaftar dalam PBI tidak akan kemudian kesulitan,” tuturnya.

Lebih jauh Puan berharap, dengan kenaikan iuran yang dibarengi oleh perbaikan manajemen, persoalan defisit yang diderita eks PT Asuransi Kesehatan itu bisa diatasi secara bertahap. Dengan demikian, perusahaan tak lagi bergantung kepada suntikan dana dari pemerintah.

Seperti diketahui, naiknya Iuran BPJS merupakan langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan terus dilakukan.

Tiap tahun, lembaga tersebut mengalami defisit dengan nilai yang terus meningkat. Bahkan, hingga akhir tahun ini, BPJS Kesehatan diprediksi bakal defisit mencapau Rp 32,8 triliun.

Sementara itu, dengan kenaikan Iuran dua kali lipat membuat tarif BPJS Kesehatan hampir menyamai iuran dari asuransi kesehatan yang dikelola swasta. perbedaannya pembayaran yang tipis  bisa membuat pengguna BPJS mengalihkan kepada swasta yang memiliki penawaran fasilitas lain lebih menguntungkan.(suc/hay).

Komentar

comments

Tagged with