Prabowo – Sandi Patuhi Konstitusi

Prabowo – Sandi Patuhi Konstitusi

Faktanews.co.id.- Calon presiden 02 Prabowo Subianto memahami putusan MK menimbulkan kekecewaan termasuk di kalangan pendukungnya namun sebagai negarawan dirinya harus patuh terhadap konstitusi.

“Kami menyatakan, kami hormati hasil keputusan MK tersebut. Kami serahkan  sepenuhnya kebenaran yg hakiki pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” kata Prabowo Subianto  Kamis (27/6/2019).

Ini disampaikan Prabowo Subianto usai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan yang diajukan Prabowo-Sandi dalam sengketa pilpres.

Dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta ini, Prabowo didampingi oleh calon wakil presiden 02 Sandiaga Uno dan sejumlah petinggi partai koalisi Adil Makmur.

“Walaupun kami mengerti keputusan itu sangat mengecewakan bagi kami, dan para pendukung Prabowo-Sandi. Namun sesuai kesepakatan, kami akan tetap patuh dan ikuti jalur konstituisi kita yaitu UUD 1945 dan sistem perundangan yang berlaku,” kata Prabowo.

Prabowo juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukungnya yang sudah ikhlas mendoakan dan membantunya selama pelaksanaan pemilihan presiden lalu.

Sementara itu, sebelumnya Pembacaan hasil sidang Mahkamah Konstitusi yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi,Kamis (27/6/2019), menolak dalil pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal Tempat Pemugutan Suara (TPS) siluman.

Hakim Saldi Isra mengatakan,b hasil pertimbangan hukum tersebut diatas dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam sidang, Pemohon (kubu Prabowo) mendalilkan ditemukannya 2.984 TPS siluman. Hal ini dikaitkan dengan tudingan 895.200 penggelembungan suara.

Angka-angka itu diperoleh pemohon dengan membandingkan jumlah TPS yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 810.352 TPS, dengan data TPS yang terdapat di Situng yaitu sebanyak 813.336.

Menurut Majelis hakim, kubu Prabowo tidak mampu menunjukkan di daerah mana TPS siluman tersebut berada.

Selain itu, Pasangan calon nomor urut 02 juga dinilai tidak menerangkan bagaimana penggelembungan suara dilakukan dan untuk keuntungan siapa.

“Bahwa dalil pemohon demikian menurut Mahkamah tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena pemohon tidak menguraikan lokasi TPS yang disebut pemohon sebagai TPS siluman, termasuk pemilih yang memilih di TPS tersebut,” kata Hakim Saldi Isra.

Selain itu, Majelis hakim MK juga menilai dalil adanya TPS siluman disimpulkan oleh pemohon hanya dengan membandingkan data TPS yang tercantum dalam laman situs Situng.

Sementara itu, Mahkamah telah berpendirian, data yang bersumber pada laman web Situng bukan data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadan TPS.

Seandainya penambahan TPS memang ada, penambahan demikian tidak serta merta dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pemohon (Capres 02).

“Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS tambahan beserta para pemilih yang ada di TPS tersebut telah pasti mendukung salah satu pasangan calon selama belum dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara,” kata Hakim Saldi.(koc/pec/hay).

Komentar

comments

Tagged with