Politik Dinasti Tidak Dilarang

Megawati, Puan Maharani

Megawati, Puan Maharani

Faktanews.co.id. (Jakarta)- Menyusul Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan, terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Implikasinya Putusan MK tersebut, menegaskan tidak ada batasan keikutsertaan anggota keluarga kepala daerah yang sudah menjabat atau sedang menjabat atau politik dinasti adalah hal sah.

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, menegaskan pihaknya akan melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Namun bila keputusan tersebut berdampak buruk, DPR akan meninjau kembali.

“Apabila sudah dilaksanakan, evaluasi, dan bawa dampak yang mudaratnya lebih banyak. Bisa ditinjau ulang,” kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Lebih jauh, Agus berharap publik jangan mudah berspekulasi terhadap putusan MK tersebut.

“Namun jangan dengan pemikiran kita menebak-nebak, mereka-reka yang tentunya ini kurang bijkasana,” katanya.

Seperti diketahui,  MK mengabulkan judicial review ini adalah karena pasal yang membatasi keikutsertaan warga negara berpotensi melanggar konstitusi. (oz/fn).

Komentar

comments

Tagged with