Pilkada oleh DPR Hasil Evaluasi 10 Tahun

Rapat DPRFaktanews.co.id-(Jakarta)– “Jangan berpikir UU Pilkada atau perppu ini sebagai kemenangan dari koalisi siapa, koalisi A atau koalisi B. Tapi, itu harus dilihat apakah berpihak pada rakyat atau tidak,” kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabara (4/10)

Ungkapan martin terkait pelaksanaan Pilkada mekanisme langsung berubah melalui DPRD, berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan mengutamakan kemaslahatan masyarakat.

Sementara  evaluasi penyelenggaraan pilkada langsung dalam 10 tahun terakhir, yang berdampak kurang baik dari berbagai sisi.

“Maka kita potong ini, supaya tujuan bernegara kita tercapai cepat melalui pilkada DPRD, dengan menyertakan aturan supaya mudah dikontrol,” kata Martin.

Hasil evalusi itulah yang mendorong koalisi Merah Putih melakukan langkah perubahan agar masyarakat tidak terus dirugikan.

“Banyak dampak buruk yang dilahirkan. Di antaranya adalah masalah sosial, pemborosan anggaran karena biaya yang mahal, belum lagi 300 lebih kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, malah ada yang baru beberapa bulan menjabat kepala daerah,” katanya.

Komentar

comments

Tagged with