Persoal Wajib Cuti Petahana Hingga Ke MK, Ahok Dinilai Takut Kalah Pilkada Gubernur DKI

Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno

Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno.

Faktanews.co.id. – Ayat 3 Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal tersebut sangat penting untuk memotivasi pilkada yang akan diikuti calon petahana (incumbent) berjalan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan atau upaya kecurigaan pengaruh jabatan untuk mempertahankan ambisi politik .

Dalam pasal tersebut diatur kewajiban cuti dan larangan penggunaan fasilitas negara selama masa kampanye oleh calon petahana.

Sebaliknya peninjauan kembali yang diajukan oleh bakal calon seperti dilakukan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa dinilai sebagai bentuk kekhawatiran tidak bisa menggunakan jabatan sebagai bakal calon petahana perebutan kursi Gubernur DKI.

Dalam UU Pilkada ada beberapa pasal terkait kewajiban cuti calon Petahana, Sumarno mengungkapkan, seperti ayat 3, pasal 70, tercantum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Pada ayat 4, berbunyi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden,

Bagi petahanan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri. Sedangkan ayat 5 mengatakan surat cuti harus diberitahukan kepada KPU.

Seperti Diketahui, Ditengah jadwal rencana kampanye akan dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, Ahok telah mengajukan judicial review ayat 3 Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. dengan perubahan pasal tersebut Ahok pada intinya menolak wajib cuti masa kampanye.

“Ada kesan bahwa Ahok sebagai petahana sangat takut kalah jika pasal tersebut diterapkan dalam Pilgub DKI mendatang,” kata Politikus Partai Gerindra, Habiburokhman dalam Jumat (5/8).

Selama ini bakal calon petahana selalu menggunakan trik cuti on off, atau cuti saat akan menghadiri kampanye rapat terbuka saja. cara lain biasa dilakukan calon petahana adalah melakukan kampanye terselubung hampir setiap hari dengan menghadiri berbagai seremonial peresmian.

“Calon petahana dengan leluasa tampil di media dengan kapasitas sebagai kepala daerah aktif. Ini sangat tidak adil, karena pada akhirnya frekuensi kemunculan di publik menjadi sangat timpang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno menyatakan, petahana Gubernur DKI Jakarta harus mengambil cuti selama masa kampanye karena hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Itu bukan KPU yang mengatur. Yang mengaturkan UU dan yang menetapkan DPT. Kalau peraturan KPU kan bisa dinego. Tapi ini kan bukan KPU, itu UU yang mengatur,” paparnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/8).

Komentar

comments

Tagged with