Permintaan Gubernur Papua Agar TNI/Polri Ditarik Dicurigai Punya Misi

Permintaan Gubernur Papua Agar TNI/Polri Ditarik Dicurigai Punya Misi

Faktanews.co.id.- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gercin-NKRI), Hendrik Yance Udam (HYU) kesal terkait statemen Gubernur Papua yang meminta TNI/Polri menarik pasukannya dari Kabupaten Nduga, Papua.

“Kami sangat menyayangkan dan tidak sependapat dengan statemen Gubernur Papua Lukas Enembe S.IP MH yang meminta kepada Presiden untuk menarik seluruh anggota TNI/Polri yang Padahal TNI/Polri sedang mengejar kelompok separatis bersenjata atau kelompok organisasi Papua merdeka yang telah melakukan pembantaian terhadap para pekerja PT. Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di jalan trans Papua di wilayah Kabupaten Nduga,” katanya dalam keterangan persnya di Sekretariat Pusat Jakarta pada Jum’at Sore, 21/12/2018,

Menurut HYU, Statemen Gubernur Papua Lukas Enembe S.IP MH  menggambarkan ketidakpahamannya terhadap tupoksinya sebagai perpanjangan tangan dari pusat ke daerah yang bertanggungjawab untuk mensukseskan program-program nasional yang ada di Papua dan menjadi wakil pemerintah pusat di Papua dan juga bertugas untuk menjaga stabilitas keamanan daerah di Papua.

“Sudah tugasnya TNI/Polri berada di setiap titik-titik yang rawan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di tanah Papua terlebih khusus di daerah konflik seperti kabupaten Nduga,” ujar HYU.

Lebih jauh hal itu dicurigai adaada mak  Gubernur dan Ketua DPRD Papua, Ketua MRP dan 7 Fraksi di DPRD Papua meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menarik semua anggota TNI/Polri yang ada di Kabupaten Nduga.

Dirinya mencurigai adanya dugaan misi-misi khusus untuk membawa Papua merdeka keluar dari NKRI dengan memakai instrumen negara, dan patut di pertanyakan nasionalisme mereka terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Karena dengan meminta supaya TNI/Polri ditarik dari Nduga bukan sebuah solusi yang tepat malah membuat kelompok KKB tumbuh subur di wilayah tersebut dan menggunakan warga sipil sebagai tameng untuk tetap terus eksis,” imbuh HYU.

Untuk itu kami meminta kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk kiranya menegur Gubernur Papua karena telah menolak kehadiran TNI/Polri di Kabupaten Nduga Provinsi Papua dan kami meminta kepada Presiden Ir. Joko Widodo untuk segera mencabut moratorium/penundaan pemekaran wilayah di Indonesia terlebih khusus di Tanah Papua dan membaginya kedalam beberapa provinsi sesuai dengan peta tujuh (7) wilayah adat di tanah papua.

“Sebab selama ini “konflik sipil’ bersenjata ada di wilayah pegunungan tengah papua sehingga sangat diperlukan untuk adanya satu di daerah tersebut agar dapat meredam ‘konflik-konflik’ yang selama ini terjadi karena pemekaran tersebut adalah merupakan solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan papua dalam bingkai NKRI,” pungkasnya. (fak/hay).

Komentar

comments