Pengembangan Kasus Korupsi e-KTP, BLBI, Bank Century, Sumber Waras, Newmont Tak Dihentikan

Faktanews.co.id.–Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penghentian penyelidikan 36 kasus terdiri beragam dugaan korupsi dilakukan kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR atau DPRD.

“36 perkara tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, ini perkara-perkara yang melibatkan ada kementerian, BUMN, aparat penegak hukum, kemudian juga di lembaga-lembaga negara, DPR-DPRD,” katanya.

Dari 36 kasus dugaan korupsi tidak terdapat kasus seperti kasus Century, kasus Sumber Waras, hingga kasus dugaan suap dana divestasi Newmont yang melibatkan eks Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang.

Lebih jauh menurut Ali, dari 36 kasus tersebut, tidak ada yang merupakan pengembangan dari kasus besar seperti kasus e-KTP atau kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

“Pengembangan dari BLBI dan sebagainya, saya tadi membaca, saya kira tidak ada yang berkaitan dengan itu,” ungkap Ali.

Menurut Ali penghentian 36 dugaan kasus penyelidikan Korupsi sudah dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan.

“Selama proses penyelidikan dilakukan tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti bukti permulaan yang cukup, bukan tindak pidana korupsi dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” katanya terkait keputusan KPK penjelasan Ali menghentikan 36 penyelidikan kasus korupsi, Kamis (20/2/2020).

Dari jumlah yang dihentikan itu, kata Ali, 9 di antaranya merupakan kasus yang sudah ditangani sejak sejak 2011, 2013, dan 2015.

Ali menegaskan, penghentian penyelidikan merupakan hal yang lumrah dilakukan. Ia menyebut, ada 162 penyelidikan yang dihentikan dalam lima tahun terakhir sejak 2016.

Menurut Ali, definisi penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Bila pada tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, perkara yang diselidiki dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut (peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup) maka perkara dihentikan penyelidikannya,” katanya.(koc)

Komentar

comments

Tagged with