Pengacara Dipidanakan, Sekjen PERADI dan Dekan Fakultas Hukum Unej Jadi Saksi Ahli

Pengacara Dipidanakan, Sekjen PERADI dan Dekan Fakultas Hukum Unej Jadi Saksi Ahli

Faktanews.co.id- (Banyuwangi)- Sejumlah pengurus dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) nampak hadir bersama-sama di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi (7/3/2018).

Misnadi SH.MH, Ichwan Handoko, Ir. Wahyudi SH, Nur Khariri SH (Nanang) dan beberapa Advokat muda lain diantaranya juga nampak seperti saling berdiskusi perkara yang akan disidangkan.

Mereka juga menyaksikan langsung Sekretaris Jenderal Sekjen PERADI Thomas Edinson Tampubolon, S.H. M.H. hadir di PN Banyuwangi, sebagai saksi Ahli dalam perkara dugaan pelanggaran ITE dengan terdakwa Anggota PERADI Banyuwangi, Amrulloh SH.

Dalam sidang Thomas yang juga dosen hukum Perguruan Tinggi (PT) ternama Nasional, Universitas Indonesia dan Universitas Sumatera Utara (USU) dan beberapa Perguruan Tinggi Indonesia lainnya itu menjelaskan fungsi Advokat pada kedudukan kliennya diatur Undang-Undang Advocat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2016.

Thomas menjelaskan pada pokoknya seorang pengacara tidak dapat di pidana baik perdata maupun pidana dengan itikad baik, demi kepentingan umum membela klien diluar maupun di dalam persidangan.

Pengajar materi PKPA tentang Etika Profesi Advokat atau Kode Etik Advokat itu, menjelaskan kedudukan Amrulloh selaku pengacara warga Pesanggaran disekitar penambangan di gunung Tumpang Pitu.

Dalam sidang terungkap Amrulloh diperkarakan Perusahaan Tambang Emas PT Bumi Suksesindo Indonesia (BSI) karena petikan wawancara (14 April 2016) lalu didepan kantor Pemkab. Banyuwangi usai sidang Class Action.

Amrulloh kuasa hukum warga pesanggaran mengungkapkan kekhawatiran warga terkait dampak kemungkinan pembuangan limbah penambangan seperti Sianida atau Merkuri, ini terkait saat itu PT BSI akan melebarkan sungai yang awalnya  3 meter dilebarkan menjadi 14 meter.

Selain Thomas, Ahli hukum pidana lulusan Universitas Padjajaran yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Nurul Ghufron, S.H.M.H. juga hadir sebaga saksi ahli dalam persidangan.

Menurut Ghufron menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Budi SH. pada pokoknya, pasal 27 ayat 3 dana 54 ayat 3 itu bila membuat, memuat dan mentrasmisikan adalah media maka dilindungi oleh UU pers.

Oleh karenanya menurut Ghufron, hasil wawancara media tidak bisa dipidanakan karena telah diatur dalam UU Pers no.40 tahun 1999.

 

“berita yang jadi persoalan hukumnya dalam Undang-Undang Pers kita (UU Pers no 40 tahun 1999) Klarifikasi,” katanya.(Kin)

Komentar

comments