Pemindahan Kasus BG, Apakah Kasus BG Akan Di Hentikan sp3

KH.Hasyim Muzadi

KH.Hasyim Muzadi

faktanews.co.id.-(Jakarta)- Menanggapi penanganan kasus dugaan korupsi gratifikasi Komjen Budi Gunawan dari KPK ke Kejaksaan Agung, mantan ketua umum PBNU yang kini menjabat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hasyim Muzadi mengatakan, hal itu merupakan bagian pelemahan KPK untuk itu dia berharap Presiden Jokowi menjaga moral hukum.

Seperti diketahui, Senin (2/3) KPK bersama Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakapolri Badrodin Haiti dan Menko Polhukam Tedjo Eddy bersepakat kelanjutan kasus BG di alihkan penanganannya di kejaksaan menyusul Putusan hakim Sarpin menggugurkan status tersangka BG sementara KPK tidak diberi kuasa melakukan SP3.

Apakah pelimpahan tersebut meruapakan bagian skenario panjang akan di sp3 (penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi gratifikasi?. Kejaksaan menerima kasus tersebut dan meneruskannya ke Polri. Alasan Kejaksaan melimpahkan kembali kasus BG ke Polri dimana BG menjadi bagian petingginya, kasus itu pernah ditangani Bareskrim pada 2010.

“Proses ini (pelimpahan) ada kecenderungan pelemahan kepada KPK, bukan hanya pelemahan kepada Abraham (Abraham Samad). Nah, di sini Presiden seharusnya menjaga moral hukum,” kata Hasyim usai menerima kelompok keagamaan Badan Musyawarah Antar Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen di kantor Wantimpres, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015).

Hasyim mengatakan seharusnya pelimpahan itu dilakukan setelah koordinasi ketiga instansi yakni KPK, Kejaksaan dan Polri selesai dilakukan. Koordinasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang berisi tentang pembagian tugas ketiga lembaga tersebut.

Menurut Hasyim, Kejaksaan merupakan bagian eksekutif, sementara KPK lembaga ad hoc dengan tingkat independensi lebih tinggi dari Kejaksaan.

“Polisi itu kan membuat tersangka, ada SP3 dan deponeering (mengesampingkan perkara demi kepentingan umum), kalau KPK ketika jadi tersangka sudah tidak ada SP3 lagi,” ucap mantan Ketum PBNU ini.

Hasyim menegaskan lagi, dalam masalah ini Presiden sebaiknya melakukan penguatan moral hukum terhadap KPK. Misalnya dengan melakukan langkah-langkah politik sebagai Kepala Negara.

“Minta saja pada Presiden untuk memperkuat moral hukum pada KPK,” katanya.

Pemindahan kasus BG dari KPK selain membuat kontroversi ketidakadilan di masyarakat juga di internal KPK Para pegawai KPK selasa pagi (2/3)  melakukan aksi protes  di depan gedung KPK. Mereka menolak pemindahan  kasus BG ke Kejaksaan dengan mendahulukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

Apakah pelimpahan tersebut meruapakan bagian skenario panjang akan di sp3 (penghentian penyidikan) kasus dugaan korupsi gratifikasi. (fn)

Komentar

comments