Pemerintah Pusat Harus Jadi Motivator Larangan Minuman Beralkohol

?????????????

Ketua MUI Banyuwangi, KH. Muh. Yamin LC.

Faktanews.co.id. (Banyuwangi)– Ketua MUI Banyuwangi, KH. Muh. Yamin Lc. menyatakan keprihatinan dirinya terhadap peredaran minuman beralkohol (minol) sehingga ikut andil dalam peningkatan kriminalitas.

Oleh karenanya, Yamin berharap bila pemerintah pusat nantinya bukan lagi mempersoal perda larangan minuman keras justru sebaliknya dengan banyaknya kriminalitas akibat munuman beralkohol, pemerintah pusat mestinya termotivasi pelarangan minuman keras.

Seperti diketahui, Saat ini RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) memasuki tahapan pembahasan di tingkat panitia kerja di DPR RI. terdapat tiga pandangan di internal Panitia Khusus (Pansus) terkait RUU Miras.

Pertama, semangat untuk melakukan pelarangan minuman beralkohol tanpa pengecualian. (alkohol dilarang total beredar dan dikonsumsi).

Kedua, seperti dalam draft RUU usulan DPR, mendorong agar RUU ini berisi larangan minuman beralkohol namun dengan pengecualian, misalkan alasan ritual keagamaan dan kepentingan pariwisata secara terbatas.

Ketiga minol tidak perlu dilarang, hanya perlu dilakukan pengendalian atau pengaturan saja.

Sementara itu meski telah ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, hampir disetiap daerah termasuk di Banyuwangi terkendala dalam pengawasan antisipasi pembatasan peredaran minuman beralkohol. baik dari pembatasan usia (21 tahun) pembeli serta pembatasan klasifikasi minuman beralkohol yang boleh dijualbelikan.

“kita sama-sama merasakan sebab akibat dari minuman beralkohol, kita prihatin berbagai kejadian kriminalitas terkadang sudah tidak manusiawi, oleh karenanya kita perlu solusi,” kata Yamin saat ditemui di Kemenag Banyuwangi.(makin)

Komentar

comments