Pembangunan Lumpuh dan Bayaran Perangkat Ditalangi Akibat ADD dan DD Tak Cair. ‘Kades Ancam Wadul Presiden’

Pembangunan Lumpuh dan Bayaran Perangkat Ditalangi Akibat ADD dan DD Tak Cair. ‘Kades Ancam Wadul Presiden’

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- Khawatir pelaksanaan proses pembangunan tidak jalan, serta dampak lain yang bermuara dari Dana Desa Kepala Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi H. Supardi mengancam akan lapor Presiden.

Menurut Supardi salah satu penyebab terlambatnya pencairan Dana Desa itu muncul karena lambatnya peresmian pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Banyuanyar yang telah dibentuk beberapa waktu lalu.

“Sehingga sampai hari ini RAPBDes belum ditandangani BPD,”keluh Supardi.

Tak pelak akibat molornya pencairan ADD dan DD serta molornya peresmian keanggotaan BPD proses pemerintahan di Desa Banyuanyar menjadi lumpuh.

Lebih rinci menjelaskan, Selain belum ditandatangi BPD otomatis RAPBDes belum bisa diajukan ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. ini berakibat terhambatnya proses pelaksanaan pembangunan.

Lebih jauh ditambahkan Supardi, sampai kini insentif RT/RW dan honor perangkat desa juga belum bisa diterimakan.

“Terpaksa untuk mencukupi tunjangan perangkat dan operasional kantor kami ngutang kesana kemari,” tandas Supardi didampingi Plt Sekdes Banyuanyar Bambang (9/8) dikantornya.

Bahkan tidak jarang sambung Supardi, untuk mencukupi kebutuhan insentif dan operasional kantor dia harus rela menggunakan uang hasil panen kebun kopi miliknya.

Untuk mencari solusi agar anggaran dana desa dan dana desa yang diperkirakan senilai 1,7 miliar itu, Supardi akan berkirim surat ke Presiden, Mendagri dan Menpan RB di Jakarta.

“Karena pencairan anggaran tersebut seperti digantung dan harusnya kami diberi kemudahan,”katanya. (Yu/kin).

Komentar

comments

Tagged with