Pelayanan SPM Di RSUD Blambangan Sesuai Presedur

Pelayanan SPM Di RSUD Blambangan Sesuai Presedur

Faktanews.co.id.(Banyuwangi)-Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan Banyuwangi, dr Taufik Hidayat berjanji akan menindak staf atau petugas petugas yang kerjanya tidak baik.

Ini disampaikan dr taufik terkait informasi keluhan keluarga pasien Miskin pengguna surat Pernyataan Miskin (SPM).

Hal ini juga berkaitan komitmen dirinya dalam rangka meningkatkan membantu layanan kesehatan dilingkungan dia bekerja.

“Insya Allah petugas yang bekerja dengan tidak baik dan kerja tidak sesuai tupoksi kami tindak,”katanya,(17/7/2018).

Dalam kesempatan klarifikasi dr Taufik juga tak mau sepihak terkait yang diinformasikan layanan Administrasi untuk Warga miskin di RSUD Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menyisakan kekecewaan keluarga pasien pengguna SPM.

Untuk itu beberapa petugas yang saat itu sedang tugas dipanggil diruangannya untuk menjelaskan pelayaanan SPM.

“Saat itu awalnya salah satu keluarga mereka kita tanya minta layanan umum,”kata salah satu petugas layanan RSUD Blambangan,Asrofik diantara staf lainnya.

Namun demikian, karena belakangan pihak keluarga lain meminta untuk dilayani melalui program SPM, pihak rumah sakit menyarankan untuk memberikan dana jaminan selama proses surat SPM diurus.

“Karena ternyata SPM selesai pengurusannya maka dana jaminan itu diambil pihak keluarga, dan sudah diambil semuanya,”kata kepala bagian UGD RS Blambangan,Yunus.

Seperti diketahui, Slamet, salah satu keluarga pasien penanganan medis, Misati (42) merasa dipingpong-pingpong ketika akan menggunakan manfaat Surat Pernyataan Miskin (SPM) salah satu program Pemkab Banyuwangi.

Slamet mengatakan, Program bantuan untuk membantu pembiayaan orang miskin yang menjalani perawatan medis terkesan setengah hati begitu sampai di petugas Layanan RSUD Blambangan.

Satu dengan yang lain antara petugas layanan memberi informasi berbeda sehingga membingungkan dan hingga berakibat surat SPM yang diupayakan itu mubadzir.

Slamet, kerabat keluarga pasien menjelaskan, dirinya sempat kebingungan saat dipingpong beberapa petugas RSUD Blambangan di ruang Tawang Alun atas karena ada perbedaan informasi yang didapatinya.

“Mertua saya masuk opname tanggal 10 juli 2018. Karena tidak ada biaya, kemudian saya membuat SPM dan diberi batas waktu hingga tanggal 13 juli 2018.

Menurutnya pihak dirinya mengurus SPM, karena keluarga mertuanya tidak mempunyai kartu KIS, Jamkesmas maupun Jamkesda.

“Namun setelah SPM jadi pada tanggal 12 juli 2018 kok katanya malah tidak bisa digunakan untuk menanggung biaya tanggal 10 dan 11,”keluhnya, Jumat (13/07).

Terkait surat pernyataan miskin (SPM) Pasien Misati sebenarnya Pihak dinas Sosial telah membuatkan surat tertanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, M Narowi S sos. Msi.

Sementara Kabid Pelayanan RSUD Blambangan dr Asiyah Angraini mengatakan layanan di RSUD Blambangan berupaya agar ada peningkatan untuk masyarakat yang membutuhkan, namun demikian dirinya tak menampik bila dalam pelaksanannya kadang dinilai belum maksimal.

“Ya semisal ada yang salah atau kurang berkenan, kita mohon maaf,”jelasnya. (Kin).

Komentar

comments

Tagged with