Pedagang Pasar Keberatan Tarif Sewa Ruko

Pedagang Pasar Keberatan Tarif Sewa Ruko

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- Guna menyampaikan aspirasi terkait akan diberlakukannya Perda no 12 thn 2011 tentang retribusi pasar, puluhan pedagang pasar Rogojampi gruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (28/3/19).

Para pedagang pasar yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Rogojampi itu selain diterima Wakil Ketua DPRD H.M Joni Subagyo beserta seluruh mayoritas anggota Dewan.

Mereka juga disambut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyuwangi Sih Wahyudi.

Para pedagang yang di dominasi oleh ibu-ibu tersebut menyampaikan keluhannya karena sangat keberatan akan tarif baru sesuai perda thn 2011 perihal retribusi yang rencananya akan diberlakukan per 1 April 2019 sebesar Delapan ratus rupiah (rp 800,-) per meter persegi

Pantauan faktanews.co.id. dalam Hearing yang juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyuwangi Sih Wahyudi tersebut berjalan cukup alot.

Salah satu perwakilan pedagang pasar Hj. Riksa mengungkapkan bahwa dia sanggup membayar Empat ratus rupiah (Rp 400,-) per meter persegi di Ruko yang ditempati.

“saya mewakili para pedagang menyatakan siap membayar rp 400,- dengan catatan los yang diatas atau lantai dua tidak masuk dalam hitungan,”ungkapnya.

Namun demikian tampak para pedagang dan Dinas terkait saling mempertahankan argumen masing-masing.

Namun akhirnya perdebatan tersebut mendapatkan solusi setelah pihak Anggota Dewan menengahi dengan perjanjian tertulis perihal nilai retribusi.

Pimpinan Hearing H. Joni Subagio mempersilahkan para pedagang menulis permohonan keberatan masing masing  dengan menyebutkan nominal yang di inginkan disertai tanda tangan pemohon dan diketahui oleh koordinator Pasar Rogojampi, Ismail.

“Akan segera kita agendakan untuk perubahan perda secepat mungkin, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sedang retribusi itu sendiri nanti dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk yang lain,”kata Joni usai Hearing.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyuwangi Sih Wahyudi mengatakan pihaknya hanya mengikuti Perda yang sudah ada.

Mengenai adanya kesepakatan masalah nominal yang disanggupi oleh para pedagang, menurut Sih bisa dituangkan secara tertulis.

“Takutnya nanti kami yang disalahkan perihal nominal, dengan adanya perjajian tertulis sehingga kami bisa menjawab dan menunjukkan bukti apabila ada pertanyaan dari Dinas terkait,”ungkap Sih. (her/kin).

Komentar

comments

Tagged with