Partisipasi Dana Siswa Bersifat Sumbangan, Direncanakan Dan Dilaksanakan Komite

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)– Sumbangsih atau partisipasi siswa atau wali murid telah diatur berdasarkan Permendikbud No 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Ketua Forum Komite SMA dan SMK se Kabupaten Banyuwangi, Misnadi SH, Mhum mengatakan, Permendikbud tersebut pihak Komite Sekolah membuka diri terhadap peran serta wali murid yang biasanya di masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) itu berdasarkan Permendikbud tersebut.

Hal ini sangat juga sangat signifikan untuk mensukseskan disekolah tempat anaknya belajar.

“Permendikbud Nomor 75 tahun 2016. Komite sekolah dibolehkan menampung  dana untuk peningkatan sekolah, pastinya nanti akan kembali pada siswa, seperti siswa prestasi serta operasional ekstra yang tidak dicover dana pemerintah,” jelas Misnadi, Usia Work Shop Tata Kelola Sekolah di Salah Satu SMA, Gambiran, Banyuwangi, Rabu (8/7/2020).

Misnadi menjelaskan, selama ini dalam menggali partisipasi melalui PSM, pihak sekolah melalui komite mengawali membuat proposal kebutuhan sekolah dalam RKAS diserahkan dan ditawarkan pada wali murid sebelum akhirnya diputuskan dalam kesepakatan bersama dalam rapat wali murid.

“Ini sumbangan bukan pungutan, ditawarkan kepada wali murid sesuai kemanpuan masing-masing besaran sumbangannya, ini tidak wajib dan tidak berbatas waktu, misal belum sepakat, kita harus menunggu sampai semua sepakat,” katanya.

Sementara itu, sesuai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seluruh Jatim, Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Banyuwangi Istu Handono, menjelaskan bahwa SPP untuk SMA dan SMK Negeri Gratis sejak tahun 2019 lalu alias gratis,

Hanya saja berkaitan dengan dana bersumber PSM, harus mentaati regulasi yang sudah ditetapkan sesuai Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tersebut.

“Berkaitan kain seragam misalnya, komite dan sekolah dilarang menjual kain seragam sekolah, namun jika ada perusahaan menitipkan kain di sekolah melalui koperasi sekolah, diperbolehkan dan pihak perusahaan wajib memberikan kelonggaran pembayaran jika ada siswa tidak mampu membeli dan mengangsur,”rincinya.(*kin).

Komentar

comments