NADIR Desa/Kelurahan Harus sesuai UU 41 tahun 2004. Tak Laksanakan fungsi 1 Tahun Bisa Diganti

nadir 1Faktanews.co.id. Banyuwangi- Sekitar tahun 60 an penyerahan tanah wakaf dilakukan dengan cara tradisional dan budaya saling percaya antara yang memberi dan penerima.

Begitu pula untuk pengelola, tidak mempunyai dasar kepengurusan jelas. Sehingga acapkali terjadi masalah dikemudian hari. “Banyak sekali terjadi tanah yang sudah di wakafkan, diminta kembali oleh ahli waris,” kata Kasi Bina Syariah kementrian agama (Kemenag) Banyuwangi, Imam Mukhlis Sag.MHI.

Mengacu permasalahan – permasalahn tersebut. Pemerintah telah membuat aturan untuk dijadikan dasar terkait tanah wakaf, mulai dari cara penyerahan, penerimaan, pemanfaatan, hingga hasil pemanfaatan. ”sebenarnya sejak tahun 2004 aturannya sudah, kita bisa menggunakan UU 41 tahun 2004 tentang nadir atau wakaf,” katanya.

Implementasi dilapangan, misalnya saat penyerahan tanah wakaf harus dilakukan tertulis dan diterima oleh pengurus tanah wakaf yang legitimasinya mendapat SK. Dari pejabat berwenang.” Pengurus intinya adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dst. jumlah pengurus bisa 3 orang hingga 5 orang dan yang memberi SK adalah Badan Wakaf Indonesia,” jelas Muhlis.

Dalam UU 41 tahun 2004 tentang nadir atau wakaf, juga diatur masa bhakti kepengurusan dan pereodesasi yang harus dilaksanakan, begitu pula sanksi bagi kepengurusan yang tidak cakap atau melanggar aturan dalam menjalan fungsi dan tugas.”satu periode adalah 5 tahun dan hanya boleh dijabat 2 kali. Tapi kalau kurang bisa melaksanakan tugas 1 tahun bisa digantikan,”katanya (Tadi malam 25/3).

Lebih jauh diharapkan di setiap desa terbentuk nadir atau pengurus tanah wakaf yang bertugas mengurus mengelola di wilayah desa / kelurahan. Dalm hal ini untuk ditingkat kecamatan juga terbentuk forum konsultasi (gust/Fn)

Komentar

comments