Mou Perhutani KPH Bondowoso Dengan Kejari Situbondo Diharap Bisa Urai Kasus Tanah Hutan Didesa Alas Tengah

Faktanews.co.id.-(Bondowoso)– Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPLH) Tapalkuda Nusantara mengapresiasi Memorandum Of Understanding (MoU) Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo.

“Kami sangat senang mendengarnya, saya berharap dengan Mou itu kasus di Desa Alas Tengah akan terurai,”Pendiri (LPLH TN) Ilham Fahruzi,(09/7/2020).

Ilham mengaku, telah menemukan banyak bukti-bukti terhadap dugaan pelanggaran hukum pidana Korupsi atau Pungli dan dugaan pelanggaran hukum lainnya.

“Dugaan pelanggaran hukum perdata berupa Tanah Negara atau Hutan Lindung disertipatkan dengan program prona diatas namakan milik perorangan oleh panitia penyelenggara prona dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” Ungkapnya.

Sementara itu, Mou kerjasama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di wilayah Kabupaten Bondowoso yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo, Rabu (8/7/2020).

Penandatanganan Mou tersebut ditandatangani langsung oleh Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Agus Sarwedi dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo, Nur Slamet yang disaksikan oleh jajarannya masing-masing.

MoU tersebut diharapkan bisa menjadi sinergi lebih baik lagi untuk memberikan pengajaran tentang kepatuhan hukum, Kelestarian hutan tentang hukum yang terkait dengan gangguan Kemanan Hutan dan tata usaha negara.

“Penatanganan MoU ini adalah bentuk Komitmen Perhutani dalam rangka Penyelesaian masalah tenurial di Desa Alas Tengah dan sekaligus kami berharap dapat meningkatkan kerjasama dalam batas tanggung jawab sesuai wewenang kapasitas dan kompetensi para pihak,” ujarnya.((ji/kin).

Komentar

comments