MK Putuskan Usia Pernikahan 18 Tahun

Faktanews.co.id.- Permohonan pengujian Pasal 7(1) UU Perkawinan Anak mengenai batas usia anak yang terdaftar pada perkara No.22/PUU-XV/2017 telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). (13/12/2018).

MK menilai, usia perkawinan anak perempuan yang dibedakan dengan anak laki-laki bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan memerintahkan pembentuk UU untuk segera melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan dalam jangka waktu 3 tahun.

Apabila dalam jangka waktu 3 tahun pembentuk UU tidak segera melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, maka frasa “16 tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca 18 tahun, menyesuaikan ketentuan usia anak di dalam UU Perlindungan Anak.

Sebelumnya, pada Mei 2018, peristiwa pernikahan anak di bawah umur, Sattu (14) dan istrinya, Rosniah (16) didi Kabupat Maros, Sulawesi Selatan, memjadi perbincangan publik.

Orang tua keduanya mengakui, pernikahan itu memang hasil perjodohan, juga bukan atas dasar paksaan dan kedua mempelai memang saling menyukai.

Kisah pernikahan Sattu dan Rosniah, adalah satu dari sekian banyak kasus pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia.

Di tahun 2017, data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sempat mengungkap, sebanyak 340 ribu anak Indonesia menikah dalam setahun. Jumlah tersebut menempati peringkat tujuh sedunia.

Fakta ini, mendorong banyak pihak untuk mendesak pemerintah, segera mengubah Undang-undang Perkawinan, UU No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perempuan boleh menikah pada usia 16 tahun.

Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah yang merupakan penyitas dari perkawinan anak mengajukan uji materi UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi.

Gayung bersambut, setelah proses panjang dan setelah ditunda 1 tahun 8 bulan, MK akhirnya mengabulkan permohonan uji materi terkait batas usia pernikahan dalam UU Perkawinan. Semula, UU menetapkan batas usia yang dianggap diskriminatif, di mana batas minimum usia pernikahan bagi perempuan 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun.

Putusan MK tersebut diapresiasi banyak pihak. Salah satunya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ketua KPAI, Dr Susanto mengatakan, putusan MK yang memerintahkan Pemerintah dan DPR mengubah batas usia perkawinan adalah keputusan tepat. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menghapus perkawinan usia anak.

Batas usia perkawinan anak perempuan yang tercantum dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 ayat 1 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

“Usia 16 tahun ini bertentangan dengan UU No 35 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 bahwa orangtua wajib mencegah terjadinya perkawinan usia anak,” katanya saat berbincang dengan awak media.

Padahal, dalam UU Perlindungan Anak, usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hal senada disampaikan pemerhati anak, Dr Seto Mulyadi. “Saya kira ini patut diapresiasi dan sangat bagus karena selama ini, (UU Perkawian) itu menyebabkan adanya diskriminasi,” kata pria yag akrab disapa Kak Seto ini saat berbincag dengan VIVA.co.id.

Baik Susanto maupun Kak Seto mengatakan, jika batas usia perkawinan anak perempuan tidak segera direvisi, maka akan menimbulkan problem jangka panjang, terutama untuk sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Kak Seto, Susanto hingga Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian PPPA, Lenny N Rosalin bahkan sepakat, anak yang menikah di usia masih sangat belia bukan cuma merusak masa depannya, tapi juga merusak masa depan keluarganya.

“Umumnya anak yang menikah usia anak, pendidikannya rendah bahkan putus sekolah. Hal ini rentan menyebabkan dampak jangka panjang bagi keluarganya dan berpotensi menyebabkan kemiskinan yang berulang,” ujar Susanto.

Di sisi lain, menikah usia anak berpotensi meningkatkan jumlah angka kematian ibu dan balita. Lebih jauh lagi, perkawinan anak juga berdampak pada kualitas keluarga, padahal mereka akan mengasuh anak di kemudian hari.

“Yang pasti, dari data yang ada, fakta di lapangan pertama, pendidikan mereka rendah, karena mereka kawin, mereka drop out,” ujar Lenny.

Dengan begitu, Lenny yakin, wanita yang menikah dini pasti sudah tidak bisa belajar bahkan banyak mereka yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD).

Kemudian dari sisi kesehatan, adanya pernikahan di bawah umur, mau tidak mau akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi. “Banyak juga partnernya orang dewasa, sampai terjadi infeksi iritasi. Jadi hal-hal ini berdampak,” ujar Lenny menambahkan.

Selain itu juga ada dampak ekonomi karena harus ikut menghidupi keluarga. Perempuan yang menikah di usia sangat muda akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ujung-ujungnya, mengcreate poverty (kemiskinan). Padahal banyak yang berharap dengan menikah, masalah ekonomi bisa selesai. Tapi faktanya, justru menambah masalah baru.

Ini semua, harus disadari akan mengarah pada indeks pembangunan manusia. Jika perkawinan anak terus terjadi, indeks manusia lambat laun akan mengancam indeks pembangunan manusia. Jika seperti ini, perempuan rentan mengalami KDRT. Bahkan, jika sudah memiliki anak, anaknya berisiko meninggal dunia atau bahkan terlantar.

“Jadi beban yang harus diterima anak-anak ini bertubi-tubi ini yang tidak bisa kita biarkan,” kata Lenny.

Sementara itu Majelis Ulama Indonesia mengaku akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Khususnya terkait batas usia perkawinan anak.

“Putusan ini berpotensi menimbulkan polemik karena menyangkut hal yang sangat sensitif,” ujar Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan tertulis yang diterima awak media di Jakarta, Sabtu, 15 Desember 2018.

Untuk itu, MUI akan membentuk sebuah tim yang akan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap putusan tersebut. Pada saatnya nanti MUI akan memberikan pendapat dan pandangan secara konprehensif.

Zainut juga mengingatkan, kepada semua pihak bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi umat Islam bukan hanya sekadar mengatur norma hukum positif dalam perkawinan. Tetapi juga mengatur sah dan tidaknya sebuah pernikahan menurut ajaran agama Islam.

“UU tersebut memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan ikatan emosional dengan umat Islam. Sehingga kami mengimbau kepada semua pihak untuk bersikap arif dan berhati-hati jika berniat untuk mengubahnya,” katanya.

Dengan demikian, MUI khawatir meskipun putusan MK mengamanatkan untuk melakukan perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nantinya akan diserahkan melalui mekanisme pembahasan di DPR paling lambat 3 tahun sejak putusan diketok dan hanya dibatasi terhadap pasal 7 ayat (1) saja.

Namun, pada prakteknya begitu masuk menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan diusulkan dalam bentuk Rancangan Undang-undang (RUU), DPR bisa saja membuka ruang untuk mengubah dan membongkar pasal-pasal lainnya.

“Jika hal itu terjadi berarti putusan MK hanya dijadikan pintu masuk untuk mengamandemen UU No 1 Tahun 1974 secara keseluruhannya,” ujarnya.

Zainut berpandangan bahwa UU itu, meskipun usianya sudah cukup tua tetapi masih relevan untuk tetap diberlakukan. Sehingga tidak perlu ada revisi atau perubahan. (Ins).

Komentar

comments