Minuman Beralkohol Harus Patuhi Perda

Minuman Beralkohol Harus Patuhi Perda

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)-Aturan tentang minuman beralkohol (minol) akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi, Senin (05/08/2019).

Peraturan Daerah (Perda) tentang  minuman beralkohol termaktub dalam Perda Perubahan Atas Perda nomor 12 tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Salah satu Perda tersebut mengubah pasal 11 yang selengkapnya sebagai berikut, ayat (1), bupati melakukan  pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol golongan a , golongan b, dan / atau golongan c serta minuman beralkohol golongan b yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15 persen; ayat (2).

Ketua Pansus sekaligus juru bicara Perda Minuman Beralkohol, H.Sugirah.M.Pd dalam laporan akhir pembahasan menyampaikan bahwa substansi materi perubahan Perda No. 12 tahun 2015 yakni penyesuaian regulasi, khususnya terkait kewenangan antara pemerintah kabupaten kota dan propinsi.

Setiap penjual langsung minuman beralkohol atau pengecer minuman beralkoho wajib memiliki SIUP-MB. Hotel dan Restauran dengan tanda talam kencana maupun talam selaka yang mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C, wajib memiliki surat ijin tetap usaha Hotel dan Restauran dan memperoleh SIUP-MB.

“Selain tempat tersebut, Bupati dapat menetapkan kawasan tertentu untuk peredaran minuman beralkohol golongan B dan golongan C ,ucap”kata Sugirah dihadapan rapat paripurna.

Bupati juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol golngan A, golongan B dan golongan C, serta minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15 persen.

“Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) membentuk tim terpadu dengan melibatkan unsur aparat kepolisian dan instansi vertikal terkait; ayat (3), tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati; ayat (4), ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian diatur dalam peraturan bupati,” urai Sugirah.

Lebih jauh Sugirah menyampaikan, Produk hukum tentang aturan Minol diBanyuwangi tersebut menjadi Perda usai dilakukan fasilitasi oleh Gubernur, sebagaimana amanat regulasi, maka dalam rangka menjamin kualitas perda ini, telah dilakukan fasilitasi sekaligus harmonisasi sebagaimana surat gubernur jawa timur nomor 188/ 14208/013.4/2019 tertanggal 11 juli 2019.

“Yang telah disepakati, Pertama, menguatkan konsideran menimbang dengan memasukkan nilai nilai filosofis, sosiologis dan yuridis dengan argumentasi bahwa inisiasi perubahan perda bukan karena perubahan regulasi yang lebih tinggi. Kedua, menghapus beberapa dasar hukum yang tidak sesuai dengan materi pokok  serta menambahkan beberapa dasar hukum baru yang urgen,” terangnya.

Selanjutnya, pemerintah daerah diminta untuk menyempurnakan ayat (1) pasal 4, sehingga berbunyi produksi minuman beralkohol di  dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin menteri perdagangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.(*kin).

Komentar

comments