Merasa Dipermainkan Panitia Pilkades, Balon Kades Ancam Tempuh Jalur Hukum

Merasa Dipermainkan Panitia Pilkades, Balon Kades Ancam Tempuh Jalur Hukum

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)-  Merasa didzolimi dalam pencalonan Kepala Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Rubai akan melakukan langkah hukum kepada pihak yang terkait kepanitian Pilkades setempat.

Langkah hukum yang akan ditempuh Ruba’i menyusul upaya pencegalan sejak awal dirasakan serta persoalan berkaitan tes tulis.

“terus terang aja, saya seperti dipermainkan, ini sekedar contoh saja saat itu tanggal 9 Oktober masih jam 8.00 pagi hari pendaftaran dan kelengkapan, saya menanyakan sesuatu saya dipersulit, padahal calon lain bisa melengkapinya tidak dihari itu saja, pak Kades incumbent masih kurang surat keterangan lampiran sebagai syarat dan calon lain yang masih belum bisa melengkapi ijazah diberi waktu tiga hari kedepan,” ungkap Rubai di dampingi kuasa hukumnya M Basyir SH. Jum’at malam,(27/10).

Rubai mengatakan, cara – cara tidak profesional Panitia Pilkades sempat membuat kebingungan calon bahkan bila tidak segera diantisipasi akan membuat fatal.

Salah satunya tempat ujian sesuai edaran tanggal 13 Oktober 2017 dari Kabupaten Banyuwangi bertempat di Aula Mirah Hotel.

“tapi entah dasar darimana panitia Pilkades memberitahukan melalui surat tertanggal 15 Oktober yang ditandatangani ketuanya Drs. H.Abdul Munif tempat ujian ditulis dilaksanakan di hotel ketapang indah,” ungkapnya.

Lebih jauh Ruba’i mengatakan, secara politis sejak awal dirinya menyadari ditarget untuk dihentikan langkahnya oleh salah satu calon.

“kalau calon lima orang kita tidak usah tes, kita disini ada enam orang. ada calon sebenarnya calon bayangan (tempat tinggalnya tidak di Banyuwangi) biar melebihi lima calon dengan begitu akan dilakukan ujian tulis disitu saya dijadikan target untuk disingkirkan melalui ujian tulis, agar tidak melaju hingga pemilihan. Ada pula yang aneh saat waktu ujian tulis sudah habis calon belum selesai sehingga mengerjakan seadanya, dia malah skornya lebih tinggi,” ungkapnya.

Hal semakin kental dirasa panitia ikut bermain dalam politik tertentu, sehingga acapkali pertanyaan selalu dipimpong dari panitia Pilkades kepada BPD dan sebaliknya.

Yang pasti menurut Ruba’i, pihaknya menyoal hasil ujian tulis yang tidak diberitahukan secara transparan baik penilaian dalam kertas soal masing-masing maupun akumulasi skor hal itu tidak seperti dilakukan Panitia Pilkades di desa lain.

“setelah ujian tulis klien saya diberitahu hasil nilainya sendiri. calon lain dapat berapa tidak saling tahu, kalau didesa lain skor rincinya seluruh calon di buatkan dalam satu berita acara jadi saling mengetahui, klien saya juga ingin tahu kertas ujian aslinya sebenarnya masing-masing dapat berapa, ini negara hukum, kita persiapkan akan melangkah hukum bisa perdata maupun pidana, sambil kita mengumpulkan bukti dulu, ya kita somasi dulu lah,” pungkas M Basyir SH kuasa hukum Rubai, kepada sejumlah wartawan.

Sayang belum ada klarifikasi dari pihak terkait, ketua pemilihan Pilkades Kedayunan H. Munif di hubungi lewat selulernya belum merespon. (*kin).

Komentar

comments