Menyuap Untuk Lobi Raperda, Eks Direktur Utama PT Agung Podomoro Dipenjara 3 Tahun

Eks Dirut. PT Podomoro Ariesman WidjayaFaktanews.co.id.– “Terdakwa Ariesman Widjaja terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Ariesman Widjaja selama 3 tahun penjara dan pidana denda Rp.200 juta.  dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata ketua majelis hakim Tipikor Jakarta, Sumpeno Jakarta Pusat, Kamis. (1/9).

Majelis hakim  pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menghukum atau memvonis penjara 3 tahun Eks Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, karena dinilai terbukti menyuap mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi Rp.2 M terkait pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta (RTRKSP).

Maksud pemberian Rp, 2 M tersebut, agar Sanusi mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta (RTRKSP) dan mengamini pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman selaku Presdir PT APL dan Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra (MWS) agar punya legalitas untuk melaksanakan pembangunan di Pulau G kawasan reklamasi Pantura Jakarta.

Putusan majelis hakim tersebut, lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Ariesman divonis penjara selama 4 tahun dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan,

Sementara sang asisten pribadinya, Trinanda Prihantoro divonis 2,5 tahun penjara. Hakim menilai Trinanda hanya orang suruhan Arisman Widjaja.”Menyatakan terdakwa Trinanda Prihantoro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa selama 2 tahun 6 bulan penjara dan pidana denda Rp150 juta dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” tambah hakim Sumpeno

Putusan itu juga lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Hal meringankan terdakwa berlalu sopan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah DKI Jakarta,” jelas Sumpeno didampingi  Masud, Baslin Sinaga, Ugo dan Anwar sebagai anggota majelis. (an

Komentar

comments

Tagged with