Menyorot Penyelundupan Di Pelabuhan Tikus Punggur Batam

Menyorot Penyelundupan Di Pelabuhan Tikus Punggur Batam

Faktanews.co.id.- Sejak ditetapkan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) oleh pemerintah pusat,  telah menciptakan Batam menjadi kawasan metropolis yang maju dengan tingkat ekonomi yang menjanjikan.

Jebijakan pemberian fasilitas FTZ menjadikan harga- harga barang komoditas dijual lebih murah jika dibandingkan dengan harga-harga barang didaerah lain yang tidak termasuk sebagai kawasan berikat, seperti Kota Tanjung Pinang dan kota kota lain di Propinsi Kepri.

Penetapan Batam sebagai kawasan bebas tersebut di implementasikan dengan payung hukum yang
dibuat pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 10 tahun 2012.

Namun penetapan kawasan bebas itu mestinya harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan kepabeanan yang telah
menetapkan pelabuhan mana saja yang di bolehkan untuk melakukan bongkar muat barang di Batam.

Seperti diketahui, sesuai dengan regulasi yang ada,pihak bea cukai melarang beroperasinya pelabuhan tikus maupun pelabuhan rakyat untuk memuat barang kedalam kapal, karena
kegiatan itu tidak termasuk dalam ketentuan pelabuhan yang di tunjuk.

Ketentuan ini dimaksudkan guna mengantisipasi terjadinya upaya atau tindakan penyeludupan barang secara illegal keluar dari kawasan
Batam kedaerah lain tanpa memenuhi prosedur kepabeanan yang berlaku.

Tentu saja dengan kebijakan ini menyebabkan para pengusaha pemasok barang illegal menjadi kalang kabut tidak bisa memuat
barang ke kapal melalui pelabuhan yang mereka miliki.

Maraknya tindakan illegal penyeludupan dipelabuhan-pelabuhan liar tersebut, secara langsung berdampak menimbulkan kerugian bagi pendapatan Negara dari sektor penerimaan pajak yang melebih
jumlah milyaran rupiah.

Sesuai dengan kewajiban pajak untuk barang yang akan dibawa keluar dari Batam wajib dikenakan PPN 10% dari total barang yang akan dibawa keluar

Dengan demikian dapat dibayangkan sudah berapa besaran kerugian Negara dengan aksi penyeludupan yang ditenggarai sudah berjalan
hampir bertahun-tahun itu.

Indikasi maraknya kegiatan penyeludupan illegal tersebut dapat dilihat dari sepi dan minimnya kegiatan
lori pengakut barang yang menggunakan jasa pelabuhan resmi yaitu pelabuhan Roro Telaga Punggur
Batam.

Ini disebabkan oleh adanya kegiatan pengiriman barang melalui pelabuhan tidak resmi yang dikenal dengan sebutan pelabuhan tikus di Batam.

Lancarnya aksi penyeludupan ini diduga karena ada bekingan dari orang- orang yang berpengaruh di Kepri.

Seperti yang dikatakan oleh sumber yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa salah satu oknum
pejabat Kepri yang terlibat yaitu berinisial “E” seorang oknum anggota legislatif Kabupaten Bintan.

Menurut sumber tersebut bahwa ditenggarai “E” mempunyai kapal pompong yang digunakan sebagai
sarana angkut aksi penyeludupan.

Oleh sebab itulah maka para penyeludup berani mengirim barang ke Tanjung Pinang maupun ke Bintan, secara illegal tanpa harus membayar pajak bea dan cukai.

“Namun anehnya petugas bea dan cukai yang seharusnya memiliki kewenangan memberantas penyeludupan tersebut seolah-olah tidak berdaya dan tidak berani mengambil tindakan.

Bahkan mereka terkesan tutup mata dan membiarkan kejadian itu.

Sumber yang minta namanya
jangan dicantum rinci.

Ketika mencari konfirmasi lain di Pelabuhan resmi milik ASDP Punggur yang mengoperasikan kapal roro pengangkut barang trans Batam – Bintan, didapat keterangan dari Suwarno, salah seorang sumber yang berada di
pelabuhan tersebut Suwarno yang memaparkan bahwa semenjak ada kegiatan illegal dipelabuhan Punggur Suwarno
Dalam menyebabkan kuantitas lori pengangkut barang yang berlalu lalang disini semakin hari semakin
berkurang.

Ini dikarenakan pemilik barang sengaja menghindar dari pembayaran pajak barang keluar.

Oleh karena itu banyak dari mereka menggunakan modus penyeludupan melalui pelabuhan tidak resmi.

Menurut sumber tersebut, modus penyeludupan itu diduga beroperasi pada waktu-waktu yang sudah diatur sedemikian rupa sejak dari sore hingga sampai subuh.

Skenarionya untuk barang-barang yang pajaknya rendah diangkut melalui pelabuhan resmi menggunakan kapal Roro di Telaga Punggur,

Sedangkan untuk barang-barang dengan nilai pajak yang besar diangkut secara illegal pada malam hari di muat kekapal pompong di pelabuhan tidak resmi alias pelabuhan tikus.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada pihak Bea Cukai Batam, Zulkarnen selakubvKoordinator Pencegahan
Penyeludupan (P2) Bea Cukai Batam mengatakan bahwa, “saya sudah sering turun kelokasi namun tidak
pernah ketemu adanya kegiatan penyeludupan illegal disana, saya berangapan bahwa mereka memiliki mata-mata yang akan memeberi informasi sehingga ketika ada petugas yang turun dilapangan.

“maka kegiatan mereka segera berhenti namun kami akan mengambil tindakan bila perlu kami tangkap kapal
mereka, juga akan saya koordinasi dengan patroli di laut,:Ucapnya.(Effendi).

Komentar

comments