Menyorot Dunia Pendidikan Dipinggiran Banyuwangi

Menyorot Dunia Pendidikan Dipinggiran Banyuwangi

Faktanews.co.id.- (Banyuwangi)-Dunia pendidikan didaerah pinggiran di Banyuwangi nampaknya butuh perhatian khusus dari Diknas Pendidikan dan Bupati.

Pasalnya, kualitas pendidikan yang rendah berimplikasi kepada keengganan orang tua menyekolahkan di sekolah tersebut.

Ini bisa dilihat di SDN 2 Jelun, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Faktanews.co.id. juga sempat tak percaya melihat muridnya sekolah tidak bersepatu.

ST, Warga Desa Jelun mengatakan, tak sedikit anak didik yang sekolah di SDN 2 Jelun pindah sekolah karena pertimbangan kualitas.

“anak didiknya banyak yang tidak bisa baca dan gurunya terkesan asal-asalan dan semaunya dalam mengajar,” ungkapnya.

Hariono S.Pd Salah satu Guru tetap (PNS) mengakui, disekolah SD 2 Jelun belum memiliki ruang UKS, Ruang perpustakaan, dan sarana untuk kegiatan olahraga,

Jumlah anak didik keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya berjumlah 23 siswa.

“awalnya berjumlah 60 siswa, turun lagi menjadi 40. “sekarang menyisakan menjadi 23 anak,”katanya,(27/11).

Namun demikian menurutnya, secara tingkatan SD ini sudah mempunyai akreditasi.

“Tapi sudah keluar akreditasi kok mas, dapat B gemuk malahan bukan B kurus,” katanya.

Lebih jauh diceritakan, sekolah ini berdiri diatas tanah hibah awalnya, namun sekarang sudah jadi milik pemerintah itu kan ada papan bertuliskan.

“Tanah milik pemerintah sertifikatnya tapi sampai sekarang belum jadi masih di BPN,” katanya.

Sementara itu, kepala UPTD Licin Hari Wardoyo menjelaskan,  poin-poin akreditasi di SD Jelun yang tidak memenuhi standarisasi berdirinya sekolah meliputi jumlah siswa, jumlah pengajar yang berkompeten karena di struktural sekolah ada yang lulus SMA, jumlah ruangan dan fasilitas lain untuk kelangsungan kegiatan sekolah.

Terkait jumlah siswa, minimal 20 siswa itu sudah bisa dipertahankan jadi tidak harus direkrut jadi satu dengan sekolah yang lainnya karena kendala jarak tempuh.

Sedangkan guru pengajarnya tidak dianjurkan lulusan SMA, jika ada maka tidak berhak mendapat insentif, jadi jangan salahkan pemerintah karena itu salah,” katanya.(ver/kin).

Komentar

comments