Menteri Agama Tak Masalah, SKT FPI Tergantung Mendagri

Menteri Agama Tak Masalah, SKT FPI Tergantung Mendagri

Faktanews.co.id.– Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, menjelaskan, Pemerintah masih ingin mendalami syarat-syarat yang dipenuhi AD/Art meski Front Pembela Islam (FPI) telah menyatakan janji setia kepada Pancasila dan NKRI.

“Harus dilihat secara komprehensif tentu bukan sekadar pernyataan tapi benar enggak pernyataan itu, tentu harus didalami,” ujar Kiai Ma’ruf saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/11).

Ma’ruf juga membantah jika Pemerintah dinilai mengulur waktu perpanjangan Masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI tertanggal dari 20 Juni 2014 yang sudah habis 20 Juni 2019.

“Sehingga ketika mengambil keputusan sudah memikirkan semua aspeknya yah, artinya sudah yakin Pemerintah bahwa pernyataan itu sudah benar jadi perlu adanya pembahasan. saya kira itu bukan ditolak tapi masih di bahas,” ujar Ma’ruf.

Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menegaskan, FPI menjadikan putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 sebagai pijakan bahwa ormas tidak wajib mendaftarkan diri kepada kementerian terkait.

Dengan kata lain, pendaftaran kepada kemendagri itu sifatnya hanya sukarela.

Seperti dilansir Republika.co.id, Sugito memahami jika batas waktu pemrosesan SKT tidak terbatas sebagaimana diatur dalam UU Ormas Nomor 16 Tahun 2017.

Oleh karenanya kegiatan ormas tersebut tetap jalan terus meski SKT tak kunjung diterbitkan oleh pemerintah.

FPI menjadikan putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 sebagai pijakan bahwa ormas tidak wajib mendaftarkan diri kepada kementerian terkait.

“Iya kami tetap jalan terus, dalam kegitan masyarakat kami jalan terus, amar maruf nahi munkar. Sebab keormasan itu tidak wajib didaftarkan ke Kementerian (dalam hal ini Kemendagri),” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi menyebut rekomendasi dari kementeriannya untuk FPI terkait perpanjangan SKT sebagai ormas sudah final bahwa Kementerian Agama (Kemenag) memberikan dukungan agar SKT itu dapat terbit.

Fachrul menyatakan, Kemenag sudah mengkaji FPI terkait komitmennya terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, keputusan atas terbitnya SKT itu tetap berada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Itu kan yang berikan Mendagri, Menag hanya memberikan rekomendasi dari aspek kami,”kata Fachrul Razi di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Fachrul memahami, masih ada yang mengganjal dalam penerbitan SKT FPI dari pihak Kemendagri.

Salah satu poin yang masih dibahas Kemendagri adalah AD/ART yang memuat visi dan misi FPI menyebutkan kaffah dan khilafah. Namun, kata Fachrul, hal itu tidak menjadi masalah bagi kementerian Agama.

“itu yang dimaksud beda dengan HTI (Hizbut Thahrir Indonesia), setelah kita baca berbeda dengan HTI,” ujar Menag.

Fachrul pun menyarankan kepada Mendagri untuk menjelaskan pada FPI poin yang menjadi ganjalan dan ketidakcocokan. Sehingga, FPI bisa mencocokkan apa yang menyebabkan keluarnya SKT terhambat.

“Mendagri mengatakan ada poin-poin yang masih diragukan, ya kita deal saja dengan dia (FPI), bisa enggak anda (FPI) mengubah ini jadi begini gitu. Jadi enteng-enteng ajalah kita menata hidup,” kata Fachrul.(re/hay).

Komentar

comments

Tagged with