Mentan Suswono disebut terima dana dari Anggoro Widjojo

Faktanews.co.id. Jakarta- Keterkaitan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini Menteri Pertanian (Mentan) Suswono terungkap Dalam surat dakwaan Anggoro Widjojo, dalam perkara dugaan suap anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan (Dephut) tahun 2007.

imagesSuswono, yang ketika itu sebagai anggota Komisi IV DPR RI periode 2004-2009, disebut menerima aliran dana dari terdakwa Anggoro Widjojo Rp 50 juta.

Jaksa Riyono ketika membacakan dakwaan (23/4) menjelaskan kronologis, untuk memuluskan anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan senilai Rp 4,2 triliun, yang didalamnya termasuk anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Rp 180 miliar di Komisi IV DPR.

Terdakwa Anggoro meminta bantuan Yusuf Erwin Faishal, Ketua Komisi IV DPR periode 2004-2009, untuk membuat rekomendasi atau menyetujui rekomendasi anggaran proyek SKRT. Atas permintaan tersebut, Yusuf Erwin meminta Muhtarudin untuk bertemu dengan terdakwa.

Pertemuan terjadi di Kudus Bar di Hotel Sultan, Jakarta, untuk membahasa anggaran SKRT yang sedang dibahas di Komisi IV DPR.   “Terdakwa minta bantu anggaran karena program SKRT sudah berlangsung bertahun-tahun dan terdakwa menjanjikan akan berikan sejumlah uang ke Komisi IV DPR,” kata Riyono.

Hingga akhirnya, pada 16 Juli 2007, Yusuf Erwin mengesahkan rancangan pagu anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Dalam lembar pengesahan juga ditandatangani oleh MS Kaban selaku Menteri Kehutanan (Menhut) dan Pimpinan Komisi IV DPR lainnya, Fachri Andileluasa dan Hilman Indra.

Setelah rancangan anggaran disahkan dan dokumen dikirim ke Departemen Keuangan (Depkeu), terdakwa Anggoro Widjojo, pada 1 Agustus 2007, memerintahkan anaknya David Angkadjaja untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Yusuf Erwin Faizal.

Oleh David, ujar Riyono, uang diserahkan ke Tri Budi Utami di ruang Sekretariat Komisi IV DPR, atas perintah Yusus Erwin Faisal.   Uang tersebut dibagikan Yusuf ke beberapa anggota Komisi IV DPR, di antaranya Suswono Rp 50 juta, Muhtarudin Rp 50 juta, dan Nurhadi Rp 5 juta.

Terkait Suswono, yang bersangkutan memang pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polresta Tegal, Jawa Tengah, pada Rabu (26/3) lalu.

Ketika itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, Suswono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggoro Widjojo.   Tetapi, Johan mengaku tidak mengetahui materi pemeriksaan terhadap Suswono.

Suswono pernah menjadi anggota dewan periode 2004-2009. Bahkan, yang bersangkutan diketahui pernah duduk sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI untuk periode 2005-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Komisi IV diketahui adalah komisi yang membidangi Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan.

Oleh karena itu, diduga Suswono mengetahui mengenai adanya aliran dana untuk meloloskan pengajuan anggaran SKRT Departemen Kehutanan 2007 dari pemilik PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo.

Apalagi, atas pemberian suap tersebut, Komisi IV, yang saat itu dipimpin oleh Yusuf Erwin Faishal pun mengeluarkan Surat Rekomendasi (SK) untuk melanjutkan proyek SKRT itu.

Dalam SK tersebut disebutkan, Komisi IV DPR meminta Dephut meneruskan proyek SKRT dan mengimbau Dephut agar menggunakan alat yang disediakan PT Masaro untuk pengadaan barang dalam proyek tersebut.

PT Masaro Radiokom merupakan rekanan Departemen Kehutanan dalam pengadaan SKRT 2007, yang nilai proyeknya mencapai Rp 180 miliar. Saat itu, Departemen Kehutanan dipimpin MS Kaban.   Proyek SKRT ini sebenarnya sudah dihentikan pada 2004 lalu pada masa Menhut M Prakoso. Namun, atas upaya Anggoro, proyek tersebut dihidupkan kembali. (Sp)

S

Komentar

comments