Masih Tolak Sewa Pulau Tabuhan, HMI Bawa Keranda Mayat, DPR Inginkan Data

Masih Tolak Sewa Pulau Tabuhan, HMI Bawa Keranda Mayat, DPR Inginkan Data

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)– Luasan pulau tabuhan dan Mekanisme Sewa Pulau Tabuhan menonjol disuarakan dalam aksi tak kenal lelah terkait penolakan disewakan Pulau Tabuhan,(27/2/2020).

Aksi lanjutan ini sedianya diharapkan mereka bisa mendengar langsung jawaban surat tertanggal 21 Febuari lalu, namun mereka kembali gagal bertemu Bupati Banyuwangi, Ir Abdullah Azwar Anas.

“Kita ingin mendengar jawaban Bupati perihal luasan pulau tabuhan yang sebenarnya, sesuai data yang benar dan juga kita ingin mendengar bagaimana mekanisme yang dilakukan Bupati perihal sewa menyewa pulau dan itu juga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku,”kata Ketua HMI Cabang Banyuwangi, Untung Aprilianto dalam orasinya.

Dalam kesempatan demo yang ke-4 ini mereka tetap bersuara lantang bertujuan sama menggagalkan penyewaan pulau tabuhan.

“Kami sangat menyesalkan karena Bupati tidak memberikan jawaban kepada kami baik secara tertulis maupun statemen secara langsung dengan membawa data yang benar,”kata Untung.

Dalam aksi ini, mereka juga membawa keranda sebagai bentuk protes tidak ada yang menemui keinginan mereka untuk dialog.

“Sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap Bupati, maka kami bakar keranda mayat yang bertuliskan Anas Mati Didepan Pemkab Banyuwangi,”
Ujar Mahfud Wahib Koordinator Aksi Yang juga pengurus HMI.

Pantauan faktanews.co.id. dalam demo beberapa mahasiswa HMI itu, tampak diikuti seorang Perwakilan Forum Perduli Banyuwangi (FPB) yang mempelopori penolakan disewakan pulau Tabuhan.

“Mestinya menjadi kawasan konservasi ekosistem biota kelautan atau jika dikelola oleh Pemerintah daerah sendiri yang melibatkan masyarakat,”ujar Helmi.

Sementara itu, perwakilan aksi tolak disewakan pulau Tabunan, dikabarkan menemui salah satu pimpinan DPRD Banyuwangi, Ali Mahrus, SHi di ruang kerjanya, Kamis (27/2/2020).

Dikonfirmasi Wartawan via ponsel, politisi Fraksi PKB itu mengaku pihaknya telah menerima perwakilan aksi tolak pulau Tabuhan.

Mahrus menjelaskan, Terkait kerjasama pihak investor luar dengan pulau Tabuhan, tak bisa dilakukan secara gegabah.

“Kita di DPRD akan mempelajari lebih detail dengan apa kesepakatan Pemda dengan pihak ketiga terkait penyewaan itu, termasuk juga sudah ada inisiatif dari temen-temen anggota dewan untuk membuat interplasi,”kata Mahrus.

“Jadi kita ingin bertanya agar supaya tidak katanya, semuanya harus berbasis data dan juga akan kita lakukan di bulan-bulan kapan rencana interpelasi,” katanya.(kin).

Komentar

comments