Manuver Politik PDIP Ungkit Pelanggaran HAM Kudatuli, Komnas HAM Minta Laporan Dilengkapi

Manuver Politik PDIP Ungkit Pelanggaran HAM Kudatuli, Komnas HAM Minta Laporan Dilengkapi

“Kami butuh dokumen yang kurang ini karena untuk melaporkan, dibutuhkan identitas jelas siapa yang melaporkan atau mengadu,” kata Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara, Jumat (27/7).

Ini disampaikan Beka terkait kedatangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ke kantor Komnas HAM kemarin (26/7/2018).

Kedatangan Hasto untuk menuntut dituntaskan kasus pelanggaran HAM berat Kudatuli 1996 (22 tahun lalu).

Menurutnya, laporan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996 belum dapat ditindaklanjuti, karena setelah diperiksa, masih ada kekurangan seperti tidak ada kartu identitas pelapor dan surat pengantar untuk pengaduan PDIP tersebut.

Beka mengatakan, pelengkapan berkas yang kurang dari PDIP tersebut sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama karena hanya bersifat administratif.

Namun jika sudah lengkap, Komnas HAM akan segera memprosesnya, berkas pengaduan yang sudah lengkap nantinya akan dianalisa bersama dengan bukti.

Beka menambahkan, Komnas HAM tidak boleh menolak pengaduan siapapun termasuk pengaduan PDIP yang dinilai beberapa pihak ‘terlambat’ bertendensi ini.

Menyusul Pada kesempatan itu Hasto meminta keterbukaan informasi SBY yang saat masih berpangkat Brigadir Jenderal TNI memegang posisi sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kasdam Jaya).

Meski tak menyebut rinci, Beka mengatakan apabila diperlukan, Komnas HAM akan memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan terkait kasus yang diadukan.

Pemanggilan berbagai pihak ini terkait dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi final yang bersifat komprehensif.

“Tergantung pihak yang dipanggil. Kalau mereka kooperatif, bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, maka semakin cepat selesai,” tutur Beka.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik menyindir, memunculkan permainan politik kasus peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 yang sudah 22 tahun lalu adalah upaya manuver politik PDIP.

“Laporan itu adalah upaya politik yang sudah kesiangan. Tapi memanfaatkan kasus 27 Juli adalah ritual politik PDIP sejak Pak SBY mengalahkan Ibu Megawati dalam Pemilu 2004,” kata Rachlan kepada wartawan, Jumat (27/7). (re/hay).

Komentar

comments

Tagged with