Mantan Menteri Agama Muluskan Kenaikan Jabatan, Rommy Perantara Terima Suap Dituntut 4 Tahun

Mantan Menteri Agama Muluskan Kenaikan Jabatan, Rommy Perantara Terima Suap Dituntut 4 Tahun

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy terbukti menerima suap Rp 255 juta.

Rommy menerima uang suap itu dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin dan Rp 91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Dana suap itu untuk memuluskan jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Rommy menerima uang dari Haris Hasanuddin hasil kompensasi pada pengangkatannya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Padahal Haris sebenarnya tak bisa naik pangkat selama satu tahun karena pernah dijatuhi sanksi disiplin.

Kronologisnya, Haris berdasarkan saran Ketua DPP PPP Jawa Timur Musyaffaq Noer untuk menemui Rommy selaku Ketum PPP untuk meminta bantuan.

Keterlibatan Rommy selaku ketua PPP sementara menteri agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin kader PPP.

“Dari fakta hukum terbukti pula Lukman Hakim Saifuddin mengakomodir permintaan terdakwa dengan memberi atensi kepada Haris Hasanuddin,” kata Wawan.

Dengan dasar itu, pihak JPU menuntut Rommy untuk di hukum 4 tahun penjara dan diancam denda Rp 250 juta subsider kurungan lima bulan atas perbuatannya tersebut.

“Menyatakan terdakwa Romahurmuziy terbukti secara sah bersalah melakukan pidana korupsi,” kata Wawan pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, (6/1).

Sebelumnya, dalam kasus ini Haris telah divonis dua tahun karena terbukti menyuap Rommy. Sedangkan Muafaq sudah menerima vonis satu setengah tahun.

Sementara itu, Rommy didakwa melakukan pelanggaran Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Rommy juga didakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana tambahan terdakwa sebesar rp 46,4 juta selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap,” kata Wawan.

Pada dakwaan kedua, Rommy dinilai membantu pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Rommy dinilai  jaksa mengintervensi baik langsung dan tidak langsung Kemenag agar Muafaq mendapat jabatan.

“Pemberian uang tidak dapat dilepaskan dari kedudukan terdakwa sebagai Ketua PPP dan Menteri Agama adalah kader PPP,” katanya.

Komentar

comments

Tagged with