Mantan Menkumham Dampingi Golkar Gugat Menkumham

Mantan Menkumham dan Ahli Tata Negara Prof.Dr Yusril Ihza Mahendra

Mantan Menkumham dan Ahli Tata Negara Prof.Dr Yusril Ihza Mahendra

Faktanews.co.id -(Jakarta)- Pengurus DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali akan mengajukan gugatan terkait keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly yang mengesahkan pengurus Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Seperti diketahui, polemik golkar semakin menemukan titik kehancuran ketika Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengakui Munas Golkar Ancol.

Belakangan Surat pengesahan Menkumham benar-benar menambah porak porandakan Partai Golkar dalam jurang perseteruan secara Nasional.

Padahal banyak pihak menilai ketika Hasil Munas Bali di tandingi Munas Ancol, dalam kepengurusan DPP Partai GolkarĀ  mengacu pada hasil Munas di Riau, di mana masa kepengurusan sekarang habis bulan Oktober 2015.

Kuasa hukum pengurus hasil Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, gugatan itu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

“Dengan disahkannya DPP Golkar versi Munas Ancol spt diberitakan tadi, maka DPP Golkar versi Munas Bali segera lakukan perlawanan hukum. Perlawanan kami lakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yg insya Allah kami daftarkan siang ini juga,” ungkap Yusril di akun Twitter-nya, Senin (23/3/2015) siang.

Untuk obyek gugatan terhadap Menkumham itu kata Yusril, menyangkut keputusan menteri tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar dan susunan pengurus DPP Golkar hasil Munas Ancol.

Yusril yang juga mantan Menkum HAM meyakini keputusan Menkumham itu telah melanggar undang-undang tentang partai politik.(slp/ed/01.fn)

Komentar

comments

Tagged with