Mahkamah Agung Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Mahfud : “Kami (Pemerintah) Ikuti Saja”

Faktanews.co.id.– “Kami ikuti saja. Pemerintah, kan, tidak boleh melawan putusan pengadilan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

Ini disampaikan Mahfud terkait putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

MA membatalkan kenaikan iuran ini lewat putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Putusan tersebut terkait gugatan uji materi yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

Pada Pasal 34 Perpres, kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah Kelas III dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000, Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

“Putusan MA kalau judicial review itu adalah putusan yang final. Tidak ada banding terhadap judicial review,” kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020.

“Kami ikuti saja. Pemerintah, kan, tidak boleh melawan putusan pengadilan,” dia menambahkan.

Hal senada disampaikan Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro mengenai Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang dibatalkan oleh MA.

“Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata mengenai tarif iuran BPJS yang sebelumnya naik 100 persen tersebut, Senin, (9/3/2020).

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta pemerintah segera melaksanakan putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tersebut.

“Keputusan ini sebetulnya sudah sesuai dengan apa yang diperjuangkan kawan-kawan di legislatif terutama Komisi IX,” kata Saleh kepada wartawan, Senin, 9 Maret 2020.

Lebih jauh Saleh berharap MA segera menyerahkan salinan putusan kepada pemerintah, (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Presiden Joko Widodo, dan BPJS Kesehatan).

Salinan itu perlu segera disampaikan agar pemerintah tak mencari rumus lain untuk menaikkan iuran.

“Dengan demikian tidak ada alasan pemerintah dan operator untuk tetap menaikkan ini,”katanya.(tec/hay).

Komentar

comments

Tagged with