Laporan Ahok: Dana Siluman Terjadi Juga Di Era Gubernur DKI Di Jabat Foke

AHOK Lapor KPK

AHOK Lapor KPK

Faktanews.co.id-(Jakarta)- Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuktikan keseriusannya. selaku  Gubernur DKI,  dia mendatangi KPK untuk melaporkan dan membawa bukti-bukti dugaan dana siluman dalam APBD DKI Jakarta Jumat (27/2). Basuki mengaku membawa bukti temuan ’dana siluman’ berupa print out berkas sebanyak dua kardus mie instan.

Bukti-bukti tersebut merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Selain itu, Ahok juga membawa berkas APBD yang diajukan Pemprov DKI ke DPRD serta APBD yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan untuk membandingkaan antara APBD yang disetujui di Paripurna dan yang diserahkan oleh DPRD ke Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi tadi kami datang (ke KPK) membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan e-budgeting yang disepakati di Paripurna dengan yang dibuat oleh kawan-kawan DPRD. Ada selisih cukup banyak sampai Rp 12 triliun,” ungkapnya Ahok di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2).

Basuki mengaku tak hanya melaporkan dugaan adanya dana ’siluman’ pada APBD 2015, tetapi juga dana siluman dalam APBD beberapa tahun-tahun sebelumnya. di duga dana siluman sudah ada sejak tahun 2012, atau semasa kepemimpinan Fauzi Bowo.

“(Dari) 2012 sampai 2015 tapi yang paling banyak 2014 dan 2015. Ini dari jaman pak Foke (sapaan Fauzi Bowo). Kita melihat dari audit BPKP, yang dari 2014 sedang diaudit, dan 2012 hingga 2013 sudah diaudit,” ungkapnya.

Basuki menjelaskan, print out berkas yang dibawa sebagai bukti merupakan yang sudah disisir pihaknya.

Dicontohkan, pada tahun 2014 terdapat dana bantuan pengadaan UPS kepada 55 sekolah dengan anggaran sebesar Rp 6 miliar per unit. Berdasar penyisiran yang dilakukan, Kepala Dinas Pendidikan saat itu, Lasro Marbun menemukan dana sebesar Rp 3,43 triliun yang tidak dieksekusi.

“Tapi ternyata ada 55 kegiatan yang tereksekusi juga sampai Rp 6 miliar untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah, kepala sekolahnya semua kaget sebenarnya tidak memasang ups, pola ini mau digunakan, saya kira harga UPS tidak sampai Rp 6 miliar, makanya kita serahkan semua kepada KPK untuk masuk,” jelasnya.

Selain di Dinas Pendidikan, Basuki menyatakan, pihaknya menemukan dana siluman yang tercantum dalam anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Pariwisata, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dan Dinas Kesehatan, serta dinas-dinas lainnya.

Pengawal Ahok bergantian membawa koper, Ada dua koper berukuran kecil yang dimasukkan pengawal ke bagasi mobil. Selanjutnya, pengawal pribadi lainnya terlihat membawa setumpuk dokumen serta CD.

Di bagian luar dokumen tebal itu bertuliskan “Hasil Pembahasan RAPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Bawah Koordinator Komisi A, B, C, D, E DPRD Provinsi DKI Jakarta”.

Dokumen tersebut di kabarkan, merupakan dokumen APBD versi DPRD DKI. Di dalamnya terdapat usulan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner KPK, Johan Budi SP yang menerima laporan Basuki mengakui mantan Bupati Belitung Timur itu membawa berkas yang cukup banyak. Berkas-berkas tersebut dibawa oleh tim yang mendampingi Basuki.

“Tumpukan kertasnya tebal. Cukup banyak berkasnya,” beber Johan Budi.

Johan menjelaskan, laporan itu akan ditelaah dulu oleh tim pengaduan masyarakat untuk mencari unsur pidana korupsi sebelum akhirnya ditindaklanjuti dengan proses mekanisme penyelidikan.(sp/ed/fn

Komentar

comments

Tagged with