KPU Tetap Tolak Caleg Mantan Koruptor

KPU Tetap Tolak Caleg Mantan Koruptor

Faktanews.co.id.- Terkait Bakal Calon Legislatif (Caleg) mantan terpidana Koruptor, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan bahwa 12 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi tetap berstatus tak memenuhi syarat.

Ini berbeda dengan Bawaslu yang meloloskan 12 mantan narapidana korupsi sebagai bakal caleg 2019.

Arief memastikan, KPU akan mengembalikan berkas pendaftaran mereka mesti telah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“KPU kan sudah mengatur dalam PKPU bahwa kalau ada mantan terpidana yang terlibat tiga jenis tindak pidana itu (bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi) kami akan kembalikan,” ujar Arief  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

“Peraturan itu sampai hari ini belum dibatalkan sehingga kami selaku pembuat peraturan KPU yang harus memedomani peraturan KPU itu,” tutur Arief.

Menurut Arief, hingga saat ini Mahkamah Agung belum memutuskan uji materi atas Peraturan KPU.

“Sepanjang PKPU itu belum diubah, maka PKPU itulah yang harus dijalankan. Jadi kami minta eksekusi terhadap putusan Bawaslu itu harus ditunda sampai kalau nanti PKPU-nya nanti yang di-judicial review itu dinyatakan sesuai dengan UU atau tidak,” ucapnya.

Lebih jauh Arief menjelaskan, KPU pusat sudah meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menunda eksekusi putusan Bawaslu tersebut.

“Kalau masih didaftarkan, kami akan menyatakan statusnya tidak memenuhi syarat,” tambah Arief.

Seperti diketahui, Bawaslu setidaknya meloloskan 12 mantan narapidana korupsi sebagai bakal caleg 2019 berasal dari DKI Jakarta, Bulukumba, Palopo, Sulawesi Utara, Rembang, dan Pare-Pare.  Belitung Timur, Mamuju, Tojo Una-Una, Aceh, Toraja Utara. 

Namun Ketua Bawaslu Abhan sebelumnya menilai, putusan Bawaslu meloloskan sejumlah caleg dari kalangan mantan narapidana korupsi sudah sesuai dengan penafsiran aturan PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif dan UU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu.

“Kami bukan interpretasi sendiri. Coba dibaca, PKPU 20 itu di Ppasal 7 tidak ada syarat persoalan napi korupsi itu tak ada. Persis itu di Undang-Undang (Nomor) 7,” kata Abhan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (31/8/2018).(ko/yat).

Komentar

comments

Tagged with