KPK Tidak Hadir, Sidang Praperadilan Singkat Di Tunda Senen Depan.

Razman Arif Nasution, Kuasa Hukum Komjen Budi Gunawan.

Razman Arif Nasution, Kuasa Hukum Komjen Budi Gunawan.

Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan Mengacu Pasal 63 UU 30 Tahun 2002 Tentang KPK.
Faktanews.co,id-(Jakarta)- Setelah molor 3 jam lebih, Sidang praperadilan Calon Kapolri Kom Jen Budi Gunawan. Senin (2/2) hanya berjalan singkat dan di tunda sepekan karena, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku tergugat tidak hadir di tempat berlangsungnya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi Gunawan hadir diwakili kuasa hukum oleh Maqdir Ismail.

“Senin, 9 Februari 2015 sidang akan dilanjutkan, kata Hakim ketua sidang, Sarpin Rizaldi.

Gugatan praperadilan menyusul calon Kapolri tersebut di jadikan tersangka gratifikasi (korupsi) oleh KPK yang berakibat presiden jokowi menunda pelantikan bahkan kini dikabarkan istana telah mempertimbangkan mengganti nama baru Calon Kapolri. Budi Gunawan sebelumnya merupakan mantan ajudan Megawati Soekarno Putri saat menjadi presiden dulu.

Seperti diketahui menurut Pasal 77 KUHAP, penetapan status tersangka tak bisa dipraperadilankan. Namun salah satu kuasa hukum Budi Gunawan, Razman Arif Nasution menafsirkan proses praperadilan terhadap status tersangka b‎isa dilakukan berdasarkan Pasal 63 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Dalam terminologi di pasal tersebut, disebut penyelidikan menjadi penyidikan, itu namanya tersangka,” ujar Razman.

Sementara Itu, Deputi Pencegahan Johan Budi KPK mengatakan, tentang ketidakhadiran KPK karena materi gugatan yang diajukan berubah, perubahan gugatan itu membuat KPK memperbaiki jawaban.

“KPK hari ini tidak bisa hadir karena ternyata materi gugatan praperadilan dari pihak penggugat berubah (bertambah) dan itu baru sampai ke KPK, Kamis (29/1) malam,” kata Johan Budi.

Di tempat terpisah presiden Jokowi kembali menegaskan tidak ikut campur dalam proses hukum sidang praperadilan Budi Gunawan.

“Kan sudah disampaikan, nunggu proses. Sabar dong,” kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo usai memberikan sambutan di peresmian pembukaan rapat kerja pimpinan Kementerian Luar Negeri.(fn)

Diluar sidang, massa pendemo seperti Pembela Kesatuan Tanah Air, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, Forum Betawi Bersatu, dan Aliansi Mahasiswa Pro Peradilan.

Awalnya, massa berdemo di Jalan Ampera Raya. Namun karena menimbulkan kemacetan, polisi memperbolehkan massa masuk ke halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Demonstrasi pada umumnya meminta pengadilan untuk menerima gugatan praperadilan Budi Gunawan.(fn)

Komentar

comments

Tagged with