Korupsi Prona Desa Taman Suruh, Kades Diduga Terlibat

Kasipidsus Kejari Banyuwangi Arief Abdillah SH

Kasipidsus Kejari Banyuwangi Arief Abdillah SH

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- Dugaan korupsi Program Nasional Agraria (Prona) kembali diproses di Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, kali ini desa taman suruh mendapat giliran untuk dilakukan tahap penyelidikan.

Sebelumnya Program Nasional Agraria (Prona) desa badean dan beberapa desa lain sudah sudah menghadapi proses hukum, yang terkini pelaku korupsi didesa badean sedang menghadapi proses hukum di pengadilan tipikor surabaya.

Informasi yang dikumpulkan faktanews. Banyuwangi, Program pemerintah untuk sertifikasi tanah secara gratis melalui Program Nasional Agraria (Prona) di Desa Taman Suruh, Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi syarat dengan niat pungutan liar ( pungli )

Warga masih harus mengeluarkan biaya hingga mencapai ratusan ribu sampai jutaan rupiah Total pungli program tersebut yang dibebankan kepada masyarakat berkisar 120 juta.

Diduga Pemungutan biaya pembuatan sertifikat Tanah melalui program nasional Agraria (Prona) yang diduga dilakukan Kepala Desa Taman Suruh, Kecamatan Glagah

Terbongkarnya dugaan pungli yang di lakukan oleh kepala Desa Taman Suruh setelah LSM Komite Pro Reformasi melaporkan kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi di Jalan Jaksa Agung Suprapto setelah mendengar info dari warga bahwasannya pembuatan sertifikat tanah melalui program nasional agraria ( Prona) di pungut biaya.

Tak ayal menegtahui bahwa terkena pungli sertifikat dalam program PRONA Dengan geram karena merasa di bohongi pihak desa

Buntutnya didampingi LSM mereka melapor ke kejaksaan Negeri Banyuwangi, mengenai dugaan pungutan liar (pungli) Prona tahun 2013 tersebut.

Beberapa saksi terutama Ketua panitia Eko Purnomo, Bendahara Jam’i dan Sekertaris Asnanto telah diminta keterangang Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk dimintai keterangan

Sebelumnya Kepada Faktanews. Banyuwangi, Kepala desa Tamansuruh Ferdinard B, Iwannowsky mengakui bahwa dirinya dan sejumlah pengurus telah dilaporkan oleh LSM, dan aparat Kejaksaan Banyuwangi telah datang ke desanya untuk menanyakan terkait program Prona. “karena sebagai masyarakat yang baik kita datang ke Kejaksaan ini untuk kooperatif, kami sebenarnya tidak ada panggilan dari Kejaksaan,” terang Ferdinan.

Ferdinan menambahkan, sebenarnya masyarakat Desa Taman Suruh tidak ada masalah karena waktu pungutan dana tersebut disertakan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi yang jelas dengan tertera perbidang maksimal Rp 600.000 “dan itu sudah diatur dalam Perdes kami,” katanya.

Kasipidsus Kejari Banyuwangi ARIEF abdillah, SH mengatakan, saat ini pihaknya sedang intens melakukan proses hukum penyelidikan terkait Prona yang ada di desa Tamansuruh tersebut.

“kami sedang menadalami dan melakukan pemanggilan termasuk kepada kepala desa Tamansuruh,” ungkapnya (15/5).

Menurut Arief permasalahan Prona sudah dialami oleh beberapa kepala desa di wilayah kabupaten Banyuwangi namun ternyata tidak membuat jera pelakunya.

“ Dugaan Korupsi Prona Taman suruh terjadi tahun 2013, pembuatan sertfikat sebanyak 200 bidang penarikannya juga ada yang 600 ribu, sampean tunggu info berikutnya saja, kami sedang melakukan pendalaman dan pemeriksaan,” bebernya. (makin)

Komentar

comments

Tagged with