Komisi III Soroti Dana Publikasi Pilbup Dan Kelengkapan KPU

Komisi III Soroti Dana Publikasi Pilbup Dan Kelengkapan KPU

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi menilai dana perhelatan Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi Tahun 2020 perlu ditinjau secara matang guna suksesnya agenda politik lokal tersebut.

Dalam hal ini Komisi III DPRD Banyuwangi, mengundang Komisioner KPU Banyuwangi untuk rapat dengar pendapat nampak hadir pula Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraini.

“Secara total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 62 Milyar sekian,” kata Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Khusnan usai Rapat Dengar Pendapat  (RDP) Selasa, (30/07/2019).

Khusnan mengungkapkan, anggaran tersebut terbagi dua termin, masing-masing kebutuhan Tahun 2019 bisa diusulkan melalui P-A-K (Perubahan Alokasi Anggaran) 2019.

“Untuk kebutuhan Tahun 2020, akan dimasukkan APBD 2020,” ujarnya.

Menurut Khusnan, terkait angggaran yang dialokasikan APBD Tahun 2020,  pihaknya meminta KPU untuk melakukan analisa kebutuhan secara matang.

Karena beberapa item anggaran yang dimungkinkan kurang, seperti anggaran untuk sosialisasi dan debat kandidat.

“Kita memang belum mencermati secara detail. Tapi dari paparan yang disampaikan KPU, kita melihat ada beberapa item yang perlu dianalisa ulang. Salah satunya kaitannya dengan sosialisasi, debat kandidat dan lain-lain,” ungkapnya.

Khusnan menilai, jumlah kebutuhan Pilbub 2020 dirasa kurang, salah satunya dana debat kandidat untuk biaya media televise lokal.

Padahal sebelumnya, pada Pilbup tahun 2015 lalu, debat kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati disiarkan langsung oleh televisi nasional.

“Ini kan penurunan. kita ini (Banyuwangi) sudah internasional,  kenapa kok kita harus kembali ke televise lokal,” bebernya.

Soal kebutuhan dana penyebaran informasi erat kaitannya dengan ajakan partisipasi pemilih agar bisa dilihat langsung dengan mudah saat menyampaikan visi misi kandidat calon, dalam hal ini akan lebih signifikan apabila disiarkan secara langsung oleh televise nasional.

“Kita ingin sukses pilkada kan. Indikatornya, partisipasi pemilih tinggi. Tentu ini berkaitan erat dengan sosialisasi dan publikasi,” terangnya.

Komisi III juga menilai dana untuk fasilitas kerja KPU kurang memadahi.

Lebih jauh menurutnya, KPU sebagai lembaga yang menelorkan pemimpin di Banyuwangi harus wibawa.

“Tapi kenyataannya Meja kursi masih kurang. fasilitas mobil dinas hanya satu, kita sudah diskusikan, apakah nantinya bisa diberi hibah atau hak pinjam pakai oleh Pemkab,” ungkapnya.(*kin).

Komentar

comments