Ketua Forum Komite SMA/SMK Banyuwangi, Pungutan Di Sekolah Asal Sesuai Peraturan

Ketua Forum Komite SMA/SMK Banyuwangi, Pungutan Di Sekolah Asal Sesuai Peraturan

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)-
Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) SMA/SMK Se-Kabupaten Banyuwangi Misnadi SH. MH mengatakan, pungutan dana di sekolah harus segera di luruskan biar tidak menjadi asumsi negatif dunia pendidikan.

Ini disampaikan Misnadi, menanggapi adanya pembayaran dana sekolah di SMAN 1 Purwoharjo sementara dirinya baru sekitar sebulan lalu ditunjuk menjadi ketua FKKS SMA/SMK Kabupaten Banyuwangi.

“Kan gak masalah pers atau Lsm mengikuti perkembangan dunia pendidikan, pers dan Lsm kan mitra kita juga,”kata Misnadi mengawali pembicaraan,(16/11).

Berkaitan SMAN 1 Purwoharjo, ditengah kesibukannya sebagai Pengacara, Misnadi mengakui selaku ketua FKKS SMA/SMK Se-Kabupaten Banyuwangi, telah memanggil Ketua Komitenya (Edy Imam Supeno) dan Kepala Sekolahnya (Rodiwanto).

Dijelaskan, Kronologis penarikan adanya penarikan dana di sekolahnya, untuk membangun Aula dan kebutuhan sekolah lainnya,

Satu contoh karena sekolah butuh tambahan guru, sekolah menambah guru sekwan, di situ sekolah membicarakan dengan komite, dana bulanan dari siswa untuk bayar guru sekwan.

“Sudah kita panggil, oleh ketua komite sudah di jelaskan, di awali rapat komite dan wali murid sudah setuju membantu sekolah serta membuat kesepakatan, ada data-datanya, berita acara rapat pertemuan antara wali murid dan komite,”ungkapnya.

Dalam kaitan dana tersebut pihak sekolah juga sudah memberikan pemahaman bagi wali murid yang tidak mampu.

“Rincian kebutuhan sekolah, sumber dana yang sudah dan yang belum, dana yang sudah di keluarkan, ini datanya sudah dimeja saya,”jelasnya membuka berkas.

Lebih jauh Misnadi menjelaskan, penarikan dana oleh sekolah harus sesuai ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no no 75 tahun 2016 tentang komite sekolah pasal 3 angka 1B dan angka 2 serta PP 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggara pendidikan.

“dibolehkan, tapi acuan sesuai seperti Permendikbud dan peraturan Pemerintah (pp) yang berkaitan sekolah,” katanya.

Dengan kata lain menurut Ketua Komite SMAN Srono tersebut, penarikan dana memang untuk kebutuhan sekolah, kemudian oleh komite disampaikan kepada wali murid dan disetujui bersama.

“Kalau komite sebagai refresentasi wali murid sudah menyampaikan pada wali murid dan sudah ada kesepakatan bersama. Itu wujud kepedulian wali murid terhadap sekolah dalam rangka suksesnya proses belajar mengajar,” jelasnya.(kin).

Komentar

comments