KEPALA DESA TAMAN SURUH TERSANDUNG PRONA 2013

korupsi

Ilustrasi

Faktanews.co.id-(Banyuwangi)-  Program pemerintah untuk sertifikasi tanah secara gratis melalui Program Nasional Agraria (Prona) di Desa Taman Suruh, Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi  syarat dengan pungutan liar ( pungli ) pasalnya warga masih harus mengeluarkan biaya hingga mencapai ratusan ribu sampai jutaan rupiah .

Pemungutan biaya pembuatan sertifikat Tanah melalui program nasional  Agraria (Prona) yang diduga dilakukan Kepala Desa Taman Suruh, Kecamatan Glagah akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Banyuwangi.  Total pungli programa tersebut yang dibebankan kepada masyarakat berkisar 120 juta. –

Terbongkarnya dugaan pungli yang di lakukan oleh kepala Desa Taman Suruh setelah LSM Komite Pro Reformasi melaporkan kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi di Jalan Jaksa Agung Suprapto setelah mendengar info dari warga bahwasannya pembuatan sertifikat  tanah melalui program nasional agraria ( Prona) di pungut biaya.

Dengan didampingi LSM tersebut, warga yang geram karena merasa di bohongi oleh pihak desa dengan masih di pungutnya biaya pembuatan sertifikat yang melalui PRONA tersebut  akhirnya sambat ke kejaksaan Negeri Banyuwangi.
Sebanyak tiga orang saksi antara lain Ketua panitia Eko Purnomo, Bendahara Jam’i dan Sekertaris Asnanto telah memenuhi panggilann Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk dimintai keterangan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) Prona tahun 2013 tersebut.

Kepada FaktaNews, Kepala desa Tamansuruh Ferdinard B, Iwannowsky mengakui bahwa dirinya dan sejumlah pengurus telah dilaporkan oleh LSM Komite Pro Reformasi kepada kejaksaan Negeri Banyuwangi. Menurunya, pihak Intel Kejaksaan Banyuwangi sebelumnya telah datang ke desanya untuk menanyakan terkait program Prona

“karena sebagai masyarakat yang baik kita datang ke Kejaksaan ini untuk kooperatif, kami sebenarnya tidak ada panggilan dari Kejaksaan,” terang Ferdinan.

Ferdinan menambahkan, dengan adanya pendampingan ALL Prodes kita lebih mudah untuk memediasi antara masyarakat dengan pemerintahan desa agar Prona bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saat ini dirinya sudah dimintai keterangan oleh pihak penyidik kejaksaan yaitu Elsius Sakalory mengenai dugaan pungutan liar yang dilakukan serta ditanyakan nominal besarannya dan saat pengurusan Prona tersebut sebenarnya masyarakat Desa Taman Suruh tidak ada masalah karena waktu pungutan dana tersebut disertakan  tanda bukti pembayaran berupa kwitansi yang jelas dengan tertera perbidang maksimal Rp 600.000 “dan itu sudah diatur dalam Perdes kami,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi I Made Parma, SH sampai berita ini diturunkan belum bisa ditemui dan memberikan keterangan terkait Prona yang ada di desa Tamansuruh tersebut.

Sebenarnya permasalahan Prona tersebut sudah dialami oleh beberapa kepala desa di wilayah kabupaten Banyuwangi namun ternyata tidak membuat jera pelakunya. Begitu juga dengan apa yang menimpa Desa Tamansuruh kecamatan Glagah yang mendapatkan Prona tahun 2013 sebanyak 200 bidang. (rizal)

Komentar

comments

Tagged with