Kepala Desa Harus Bebas Narkoba, Hak PNS Jadi Kades Juga Diatur

Kepala Desa Harus Bebas Narkoba, Hak PNS Jadi Kades Juga Diatur

Faktanews.co.id.- Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa akhirnya dirampungkan Pansus 1 DPRD Banyuwangi.

Hal ini rampung setelah beberapa kali melakukan pembahasan, dan konsultasi ke Kementerian serta Biro Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Antara Pansus dengan eksekutif telah sepakat terhadap perubahan kedua materi Peraturan Daerah tentang pedoman pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

“Pansus dengan eksekutif telah sepaham dan sepakat menerima perubahan materi Perda Pilkades, kita tinggal menunggu rapat paripurna untuk disetujui menjadi Perda,” kata Ketua Pansus I , Drs. Syahroni. Kamis (23/05/2019)

Terkait waktu tes Cakades saat bersamaan sedang menunaikan ibadah haji menurutnya, hal itu sudah ditentukan dan berkensekwensi terhadap sang calon.

“Tentu saja jika tidak mengikuti tes tulis, nilai calon kades ya kosong,” jelasnya.

Yang terpenting lagi dalam Pansus juga membahas dengan persyaratan Cakades yang akan mengikuti Pilkades harus bebas obat-obatan terlarang

“Pemimpin tentu harus bebas narkoba, Ini menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD Banyuwangi,”pungkasnya.

Sebelumnya juga diberitakan faktanews.co.id. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hak Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, menjadi salah satu dari empat Raperda yang dibahas dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Kamis (02/05/2019).

Dalam acara rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Hj.Yusieni didampingi Ruliono,SH itu dibahas hak kepala desa yang menyandang status PNS.

Dalam acara itu juga dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko,S.Sos, Jajaran Kepala SKPD, Camat, Kepala Desa /Lurah se Banyuwangi

Dalam Raperda Perubahan Kedua Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa itu, Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga berbunyi, Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

“semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman dalam pembahasannya dan apa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi, “papar Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko, diakhir pembacaan nota pengantar Raperda.(*kin).

Komentar

comments