Kecelakaan Hukum “Kemenangan” Praperadilan BG, Ditiru SDA Dan Sutan

Ekspresi Sutan Bhatoegana Saat Ditahan KPK

Ekspresi Sutan Bhatoegana Saat Ditahan KPK

faktanews.co.id.-(Jakarta)- Putusan hakim Sarpin Rizaldi dalam praperadilan yang ’memenangkan’ Budi Gunawan jadi acuan sejumlah tersangka yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lain untuk menempuh langkah sama.

Berkaitan hal tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner KPK, Johan Budi mengatakan, meski pihaknya menghormati langkah hukum para tersangka meniru BG dengan mengajukan praperadilan. namun  menurut Budi  Johan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan tidak merupakan yurisprudensi (sumber rujukan putusan perkara).

lebih jauh, KPK sudah menyiapkan sejumlah kemungkinan membanjirnya permohonan praperadilan sebagai dampak putusan Sarpin.

“Kami pada dasarnya menghormati proses praperadilan. Namun demikian, putusan praperadilan terkait penetapan tersangka bukan merupakan yurisprudensi. Karena itu kami sudah mempersiapkan langkah langkah untuk menghadapi hal itu,” kata Johan kepada wartawan, Kamis (26/2).

Pada kesempatan terpisah, Johan menyatakan upaya praperadilan yang diajukan tersangka tidak akan menghentikan proses penyidikan kasus yang menjeratnya.

“Saya tegaskan, praperadilan tidak akan menghentikan proses penyidikan yang kita lakukan,” katanya.

Johan mengungkapkan, kemungkinan membanjirnya permohonan praperadilan yang diajukan tersangka sempat menjadi pembahasan di jajaran pimpinan KPK. Namun, kata Johan, dalam pembahasan tersebut tidak ada pembicaraan yang menyebut opsi penghentian penyidikan sementara terhadap kasus yang tersangkanya memohon praperadilan.

“Jadi tidak ada itu keputusan penghentian sementara penyidikan karena tersangka sedang mengajukan praperadilan,” tegas Johan.

Hal hampir sama  dikatakan Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, putusan praperadilan Budi Gunawan merupakan kecelakaan hukum yang mencederai azas hukum di Indonesia dan berdampak pada sistem hukum yang ada.

Salah satu dampaknya, kata Zul, membanjirnya permohonan praperadilan yang diajukan tersangka, seperti yang dilakukan SDA. Untuk itu, Zul menyatakan, pihaknya sedang membahas secara internal dan bersama pakar hukum serta instansi terkait agar kecelakaan hukum tersebut dapat dikembalikan pada jalur yang benar.

“Tapi belum bisa kita jelaskan. Kan bagian dari kami untuk mendalami, mempelajari soal kecelakaan hukum ini. Tentu kami ingin mengembalikan pada posisi yang benar sehingga hal-hal yang sebetulnya kontraproduktif tadi kan bisa artinya kita kembalikan. Itu ekses saja. Dampak negatif, implikasi yang sebetulnya kita akan pikirkan ke depan untuk mengatasi hal itu,” kata Zul dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/2).

Diberitakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima permohonan praperadilan Budi Gunawan ’menginspirasi’ mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) untuk menempuh langkah hukum serupa. Pada Senin (23/2), melalui tim kuasa hukumnya, SDA mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Langkah praperadilan juga akan di tempuh mantan Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bathoegana atas tindakan KPK menetapkannya sebagai tersangka dan menahannya atas kasus dugaan gratifikasi dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Kementerian ESDM.

Sutan pun menunjuk kuasa hukum yang sama seperti Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Budi Gunawan tersebut, yakni Razman Arief Nasution dan Eggi Sudjana.

“Saya kuasa hukum. Selain saya ada juga Pak Eggi,” kata Razman, Kamis (26/2).

Komentar

comments

Tagged with