Kapolri : Benny Wenda Ada Dibalik Kerusuhan Papua

Kapolri : Benny Wenda Ada Dibalik Kerusuhan Papua

Faktanews.co.id.– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian menuding Ketua United Liberation Movement for West Papua Benny Wenda memanfaatkan situasi yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Tujuannya adalah untuk mengangkat isu di sejumlah forum PBB dalam waktu dekat.

“Benny Wenda main, ya mereka mau ngejar dalam rangka apa? Kejar dalam rangka tanggal 9, itu ada rapat Komisi HAM di Jenewa. Jadi mereka sengaja agar bikin rusuh segala macam agar di sana ada suaranya Papua rusuh, tanggal 9 itu,” kata Tito dalam konferensi pers di RS Bhayangkara, Abepura, Papua, Kamis (5/9/2019).

Selanjutnya pada persoalan Papua akan dibawa dalam isu pada Sidang Majelis Umum PBB pada 23-24 September.

Pada forum itu, semua negara bisa menyampaikan pandangannya.

Benny Wenda merupakan ketua dari organisasi United Liberation Movement for West Papua. Organisasi ini fokus menggalang dana bagi kemerdekaan Papua.

Setelah lengsernya Presiden Soeharto, gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut pembebasan dari RI kembali bergelora.

Benny Wenda melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka), membawa suara masyarakat Papua.

Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua dan menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus.

“nanti sengaja bola dilempar ada beberapa unsur eksternal, satu-dua negara didekati untuk supaya angkat isu itu, supaya nendang bikin rusuh di sini,” ujarnya.

Tito mengatakan kelompok Benny Wenda tidak memikirkan soal masyarakat Papua yang terimbas kerusuhan.

“Tujuannya itu. Nggak ada yang lain, siapa yang main? Benny Wenda. Titik,” lanjut Tito.

Menurut Tito, tindakan memanfaatkan situasi ini tidak bisa dibenarkan oleh karenanya Polri akan mengejar Benny Wenda dan kelompok yang membuat kerusuhan di Papua.

“Kasihan itu korban masyarakat, nanti Tuhan yang membalas, ingat pembakaran ada korban, meninggal, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan,” sebut Tito.

Sebelumnya, UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet mengeluarkan pernyataan terkait perkembangan terkini di Papua dan Papua Barat.

Bachelet mengaku mengamati sejak Desember 2018 belakangan dia merasa prihatin dengan eskalasi kekerasan dalam dua pekan terakhir di kedua provinsi tersebut.

“Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam. Saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka,” ujar Bachelet.

Dalam kesempatan itu, Bachelet juga mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk memulihkan layanan internet. Sebab, internet yang terganggu justru dapat membatasi komunikasi sehingga berpotensi memperburuk ketegangan.

Bachelet juga menyoroti penangkapan oleh aparat keamanan terhadap sejumlah kalangan yang diduga memprovokasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Lebih jauh Bachelet meminta pembela hak asasi manusia setempat, pelajar, dan jurnalis yang telah menghadapi intimidasi dan ancaman harus dilindungi.

Terkait hal itu, Pemerintah Republik Indonesia memberikan tanggapan resmi pernyataan Bachelet tersebut.

Dikutip dari CNN Indonesia, Duta Besar Ri untuk PBB di Jenewa, Swiss,  Hasan Kleib mengatakan segera setelah terjadi peristiwa di Papua, diplomat RI di kantor perwakilan tinggi RI di Jenewa melakukan serangkaian pertemuan dan komunikasi dengan pejabat UN Human Rights Office of The High Commisioner.

“Pertemuan untuk memberi gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua, mengingat ada berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian,” kata Hasan Kamis (5/9/2019).

Dalam pertemuan dengan UN Human Rights Office of The High Commisioner, Indonesia menyampaikan perkembangan situasi dan upaya untuk meredam kerusuhan termasuk dialog dan persuasi. Hasan mengatakan Indonesia juga menyampaikan aparat keamanan “telah bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa.”

Dalam pertemuan itu, papar Hasan, Indonesia juga menjelaskan pembatasan akses internet di Papua dilakukan pemerintah demi mencegah penyebaran hoaks atau informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana.(dec/hay).

Komentar

comments

Tagged with