Kades Jadi Tersangka, Sekdes Badean Mengaku Tak Terlibat Prona

Kades Badean M. Ikhsan

Kades Badean M. Ikhsan

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- Sempat menyeret Moh. Ikhsan, Kepala Desa (Kades) Badean, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, menjadi tersangka tentang dugaaan adanya korupsi pada pelaksanaan sertifikat program nasional (prona). Sekretaris Desa (Sekdes) Badean A.Mujib. bersikukuh tidak terlibat korupsi pada program pemerintah yang sejatinya membantu masyarakat dalam sertifikat tanah gratis tersebut.

Desa Badean mendapat 115 bidang sertifikat program prona untuk masyarakat yang tidak mampu. pungutan sebesar Rp 750,000,- sampai 1.500,000,-

Biaya tersebut meliputi biaya pengetikan, biaya tim yang kerja, begitu pula karena pengajuan Prona adalah tanah yang terjadi jual beli dibawah 1997. Sehingga di butuhkan materai tahun tersebut.

“saya tidak terlibat, disana saya hanya hadir bersama tiga pilar dalam rapat pelaksanaan pembentukan panitia didesa,” kata Mujib tanpa menjelaskan instansi mana saja yang dimaksud tiga pilar.

Namun demikian, dia tak menyangkal bahwa dirinya sering dipanggil Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk diminta keterangan.

“ya dipanggil penyidik jaksa sebagai saksi,” katanya berhati-hati memberi keterangan kepada faktanews.co.id.Kamis (22/1)

Sementara itu, Sama seperti keterangan Sekdes Badean. Kades badean Moh. Ikhsan sebelum menjadi tersangka juga menyangkal terlibat dalam korupsi prona didesa.

Dijelaskan, sebenarnya pemerintah desa badean tak ingin terlalu terlibat dalam proyek Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2014, namun masyarakat mengalami kesulitan memenuhi adminstasi.

”Ada tim terbentuk seperti pokmas, rapat di pimpin pak sekdes, saat itu juga BPN juga menyarankan hal sama, ada panitia tapi yang membuat masyarakat, saya tinggal mengesahkan,” katanya.

Kades Ikhsan juga menjelaskan, pihak desa tidak memungut biaya, akan tetapi masyarakat sendiri atau peserta Prona yang meminta sesuai dengan kesepakatan bersama.

Biaya juga terjadi atas kesepakatan masyarakat sendiri. “mereka sepakat biaya 750 ribu”, jelasnya.

Biaya tersebut meliputi biaya pengetikan, biaya tim yang kerja, begitu pula karena pengajuan Prona adalah tanah yang terjadi jual beli dibawah 1997. Sehingga di butuhkan materai tahun tersebut.

“Kalau kita berharap Masyarakat urus sendiri, contohnya untuk materai lama tersebut kita juga membantu mencari dan panitia menyediakan”, tambahnya.

Ikhsan melihat persoalan prona didesa yang dipimpinnya di tumpangi sikap politik.

“Prona disini tidak ada masalah, yang bikin masalah itu lawan politik saya, calon kades yang kalah”, elaknya waktu itu.

Lebih jauh dikatakan, warga yang sebelumnya ikut melapor sebagian telah mencabut laporan, karena sesungguhnya ketika diminta tanda tangan oleh pihak tertentu tidak mengerti maksudnya.

”mereka diminta teken katanya agar sertifikat cepat selesai ternyata untuk melaporkan, setelah tahu mereka mencabut,” ungkapnya.

Kasipidsus Kejari Banyuwangi Arief Abdillah Kamis (22/1) mengatakan, Pemeriksaan intens terus dilakukan guna menyingkap korupsi prona di desa Badean.

”Kades Badean tadi sudah di panggil untuk pemeriksaan, pemeriksaan masih akan dilanjutkan minggu depan,” katanya (makin)

Komentar

comments

Tagged with