Jokowi : PKI Dilarang, Jangan Beri Ruang Penyebaran Paham Komunis

Jokowi : PKI Dilarang, Jangan Beri Ruang Penyebaran Paham Komunis

Faktanews.co.id.- Terkait adanya sejarah kelam pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) kepada bangsa Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga pesan dalam memaknai Hari Kesaktian Pancasila.

Pertama, sejarah pengkhiatan PKI itu jangan sampai terulang kembali

“Hari Kesaktian Pancasila yang pertama jangan sampai sejarah kelam zaman PKI itu terulang kembali,” kata Jokowi usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).

Kedua, Jokowi berpesan agar seluruh rakyat memegang teguh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak memberi ruang kepada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tumbuh subur di Tanah Air.

‎”Kedua pegang teguh Pancasila, jaga persatuan jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak!,” tegasnya.

Ketiga memastikan bahwa pemerintah memegang teguh ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI. Sehingga, sesuatu yang berafiliasi dengan ideologi dari kelompok kiri itu dilarang di Indonesia.

Apalagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Pasal 107 KUHP menyatakan, pemerintah melarang kegiatan penyebaran atau pengembangan paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme dalam berbagai bentuk.

“Ketiga posisi pemerintah sangat jelas memegang TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Artinya apa komitmen kita, komitemen saya, komitmen pemerintah jelas karena TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 bahwa PKI itu terlarang jelas sekali. Saya kira tidak perlu saya ulang-ulang ya,” tegasnya.

Seperti diketahui, Jelang selama ini ada upaya pro kontra terhadap sejarah pengkhianatan PKI, diera Orde Lama (era kepemimpinan Presiden Soekarno).

Pengkhinatan PKI Kedua (1965) era Orla yang menandai perubahan era orde Lama kepada Orde Baru menajamkan sarana pro kontra.

Bahkan, film penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dan upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, sempat hilang seiring bergantinya era orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharto ke era Reformasi.

Pro Kontra itu nampaknya Pemerintah Jokowi diharapkan punya sikap untuk mengurai keraguan dan pro kontra sejarah pengkhianatan PKI.

Pada malam 30 September 2017, Presiden Joko Widodo dan Jenderal Gatot Nurmantyo nonton bersama film Pengkhianatan G30S/PKI di Markas Komando Resor Militer 061/Suryakencana, Bogor, Jawa Barat.

Keesokan harinya, Jokowi memimpin upacara Kesaktian Pancasila di kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara itu juga dihadiri Jenderal Gatot dan jajarannya, serta pejabat negara lainnya.(*hay).

Komentar

comments

Tagged with