Jokowi Nilai Payung Hukum Larangan PKI dan Paham Komunis Sudah Kuat

Faktanews.co.id.– Selain mengaku usulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) murni usulan DPR.

Presiden Joko Widodo meyakinkan terhadap usulan RUU HIP tersebut pihaknya tidak mengirimkan surat presiden (Surpres) yang merupakan tanda persetujuan pembahasan legislasi  atas Rancangan usulan tersebut.

Sikap pemerintah itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, (19/6/2020).

“Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali,” jelasnya dikutip dari rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Kepala Negara menjelaskan, bahwa pemerintah hingga saat ini menunda dan tidak mengeluarkan surpres tersebut.

“Ini sudah kita putuskan pada tiga hari yang lalu, bahwa kita akan menunda dan tidak mengeluarkan surpres terlebih dahulu,” jelas Presiden.

“Jadi daftar isian masalah (DIM) juga belum kita siapkan, karena memang kita belum mengetahui sebetulnya ini arahnya akan ke mana, karena ini memang inisiatif penuh dari DPR,” imbuhnya.

Jokowi sebagai kepala negara juga berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia, apalagi payung hukumnya  sudah sangat kuat dan tidak ada keraguan terhadapnya.

“Saya kira sudah jelas sekali Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966, juga payung hukum yang tertinggi sudah ada. Undang-Undang Nomor 27 1999 juga ada. Sudah jelas bahwa PKI dan seluruh ajarannya dilarang di negara kita. Saya kira pemerintah tidak ragu-ragu mengenai hal itu,” tandasnya.(ge/hay).

Komentar

comments