Jenderal (Purn) Wiranto Politisasi HAM Prabowo Subianto

prabowo wirantoFaktanews.co.id.(Jakarta)– Berkumpulnya para jendaral Purn. TNI di kubu Capres Jokowi Pilpres 2014 tampaknya akan memainkan peran dalam isu politik pelanggaran Ham masa lalu untuk menghantam Pencapresan Purnawirawan Letjen.TNI Prabowo Subiyanto.

Tak mau diam kubu prabowo mengungkap kasus korupsi pengadaan bus TransJakarta dijadikan tameng politik untuk kembali menyerang balik kubu Jokowi, tak ketinggalan isu politisasi Bom-bom itu terang menyasar kedua capres, Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
Prabowo di embeli kasus hak asasi manusia di masa lalu, Joko Widodo harsu ikut bertanggungjawab kasus korupsi pengadaan bus TransJakarta apalagi bawahannya di Pemprov DKI Jakarta yang diusut oleh Kejaksaan Agung juga acapakali menyebut Jokowi
Dari kubu Jokowi melalui Jend(Purn) Wiranto menyerang capres Prabowo.   Wiranto selaku Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan periode 1998-1999 menjelaskan soal keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam aksi penculikan aktivis disertai permohonan maaf atas kejadian tersebut.
Wiranto pun dahulu telah berjanji secara terbuka untuk mengusut dan menindak anggotanya yang terlibat penculikan aktivis.
“Dalam pelaksanaannya, semua kegiatan mulai pembentukan DKP, Mahkamah Militer, kinerja DKP, serta saran DKP kepada Panglima ABRI yang kemudian menjadi keputusan saya, disampaikan pada presiden. Keputusan pemberhentian (Letjen Prabowo Subianto) juga sudah dipublikasikan sejak lama sehingga bukan sesuatu yang rahasia.” kata wiranto di Jakarta, 19 Juni 2014.

Wiranto menjelaskan secara normatif dimaksud pemberhentian secara hormat atas seorang prajurit TNI. “Seorang prajurit diberhentikan dengan hormat apabila yang bersangkutan habis masa jabatannya, meninggal dunia, sakit parah, cacat akibat operasi militer, mengundurkan diri dari kedinasan dan disetujui atasan,” kata dia.

“Pemberhentian Prabowo sebagai Pangkostrad disebabkan adanya keterlibatan dia dalam penculikan saat menjabat Danjen Kopassus,” kata Wiranto  Perbuatan Prabowo itu, ujar Wiranto, melanggar Sapta Marga, Sumpah prajurit, etika keprajuritan, dan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sementara pemberhentian dengan tidak hormat, ujar Wiranto, apabila prajurit tersebut melanggar Sapta Marga, melanggar Sumpah Prajurit, dan melanggar hukum sehingga ia tidak pantas lagi menjadi prajurit.Selain itu, Wiranto tak setuju dokumen Dewan Kehormatan Perwira disebut rahasia negara. “Jadi tersebarnya produk DKP bukan pembocoran rahasia TNI. Alasan pertama, karena dalam kasus tersebut yang menjadi korban adalah masyarakat sipil, maka TNI tidak bisa lagi mengklaim dokumen itu rahasia internal TNI yang tidak bisa dipublikasikan,” ujar Wiranto.Argument Kubu Prabowo

Tak terima dengan ucapan politik Wiranto Tim advokasi Prabowo-Hatta tak perlu berpikir lama untuk menindaklanjuti ucapan Wiranto. Mereka langsung melaporkan Wiranto ke Badan Pengawas Pemilu hari itu juga dengan tudingan melakukan kampanye hitam dan fitnah keji yang murahan atas Prabowo.

“Kami melaporkan Wiranto ke Bawaslu terkait ucapannya yang mengatakan bahwa penculikan aktivis adalah inisiatif Prabowo. Sebagai orang tua, seharusnya Wiranto santun dalam berpolitik. Jangan halalkan segala cara demi menjegal elektabilitas Prabowo. Rakyat sudah cerdas dan tidak bisa dibodohi,” kata Ketua Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburrahman.

Tim Prabowo berharap Bawaslu segera menindaklanjuti laporan mereka. Jika Wiranto terbukti melakukan kampanye hitam, maka mereka minta Bawaslu untuk melaporkannya ke Kepolisian. Kubu Prabowo juga mempertimbangkan untuk langsung melaporkan Wiranto ke Kepolisian dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang kini bergabung dalam tim pemenangan Prabowo-Hatta. juga tak mau diam

“Surat berkop rahasia negara itu berlaku 40 tahun baru bisa dibuka. Kalau dibuka sebelum 40 tahun, artinya Pak Wiranto melanggar pidana. Wiranto patut ditangkap dan harus meminta maaf ke publik,” kata Kivlan dalam wawancara dengan tvOne.

Ia yakin dokumen keputusan DKP itu disebarkan untuk menggerus elektabilitas Prabowo menjelang Pilpres yang tinggal 19 hari lagi, yakni 9 Juli 2014.

Wakil Ketua Umum Gerindra dan Direktur Operasi Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Edhy Prabowo, menyatakan Prabowo diberhentikan dengan hormat dari militer. Buktinya, Prabowo mendapat uang pensiun sampai sekarang.Edhy pun minta tudingan penculikan oleh Prabowo dibuktikan. “Itu kan operasi intelijen. Waktu itu keadaan genting. Maka boleh melakukan sesuatu, mengambil tindakan,” katanya.(Vv/Ed/Fn)

Komentar

comments

Tagged with